Polemik Kesepakatan Kemendikbud-Netflix & Tayang di TVRI
Seandainya harus menggunakan layanan dengan konten data, banyak produk Over-The-Top (OTT) dalam negeri yang bisa digandeng.
"Terkait program wisata, budaya, dan program dokumenter cukup banyak dari data base KPI. Kesimpulan kami, konten dalam negeri sangat banyak kenapa harus melibatkan berbasis luar negeri yang belum berkontribusi," papar Nuning kepada Okezone.
Intinya, KPI prihatin dengan langkah Kemendikbud dan TVRI yang menjadikan Netflik sebagai supplier konten dalam melaksanakan program belajar mengajar di rumah. Seharusnya Kemendikbud dan TVRI lebih selektif dalam memilih supplier konten yang akan disajikan kepada anak bangsa. Apalagi, tata niaga konten Netflik saat ini masih bermasalah.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai film dokumenter produksi Netflix yang bakal diputar melalui TVRI memperkecil ruang bagi tumbuhnya kreativitas anak bangsa. Netflix juga dinilai bisa mengancam eksistensi berbagai badan usaha lokal yang bergerak di bidang industri kreatif.
Baca Juga: Gandeng Netflix, DPR: Kemendikbud Tidak Berikan Ruang bagi Anak Bangsa!
