“Ini agak aneh. Institusi bisnis yang jelas belum memenuhi kewajibannya malah digandeng instansi negara. Ini kan seolah melegitimasi institusi lain untuk mangkir kewajiban toh nantinya tetap bisa bergandengan tangan dengan pemerintah,” tegasnya.
Tentangan kerjasama itu juga dilayangkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Apalagi, Kemendikbud tidak pernah memberikan penjelasan ikhwal hal tersebut kepada khalayak. Tak ayal, komunitas perfilman lokal merasa ditinggalkan dan tidak diperlukan.
“Itu yang disesalkan banyak kalangan, tidak ada kejelasan sama sekali, dan komunitas film lokal merasa ditinggal dan tidak diperlukan. Kemendikbud telah menyeret sektor pendidikan di Tanah Air menjadi komersial dan propasar. Ia mendesak kerja sama dengan Netflix dihentikan,” kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji.
Ubaid mendesak Kemendikbud mempercayakan program dimaksud kepada komunitas perfilman lokal.
(Abu Sahma Pane)