Komisi III Akan Gelar Raker dengan 4 Lembaga Terkait Djoko Tjandra ke Indonesia
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan pihaknya akan menggelar rapat kerja (raker) dengan empat lembaga yang diduga terkait dengan dengan buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, yang sempat masuk ke Indonesia.
"Untuk itu kami Komisi III segera raker dengan pihak terkait, Imigrasi Kemenkumham, Kejagung maupun Kepolisian," kata Habiburokhman kepada Okezone, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Menurut Habiburokhman, dalam raker itu nantinya parlemen akan mendengarkan para lembaga tersebut soal bagaimana mungkin seorang Djoko Tjandra berstatus buronan bisa datang ke Indonesia.
Bahkan, kata Ia, Djoko Tjandra sempat membuat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dibuat di Kelurahan Grogol Selatan. Hal itu dijadikan syarat administrasi untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Konteks hukum juga harus diusut karena ada Pasal 221 KUHP yang mengatur tindak pidana larangan menyembunyikan buronan," ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menegaskan bahwa aparat harus mencari pihak yang bertanggung jawab terkait dengan buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, sempat masuk ke Indonesia.
"Dalam konteks kedinasan harus dicari siapa yang bertanggung jawab," ujar Habiburokhman.
Menurutnya, semua pihak yang mengetahui proses-proses tersebut harus diungkap. Apalagi, dalam hal ini Djoko Tjandra adalah buron kelas kakap.
"Baik di imigrasi, kemudian pemerintahan DKI, shingga orang tersebut bisa lolos masuk ke Indonesia lalu daftarkan PK," tutup Habiburokhman.
(Khafid Mardiyansyah)
