Ditolak Sejumlah Fraksi DPRD, Pelaksanaan APBD DKI Dianggap Tak Transparan
Baca Juga: Lusa, DKI Akan Umumkan Hasil Kajian Sepeda Masuk Tol
Selain masalah transparansi, lanjut Oman, alasan kedua yang membuat frkasi harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD menyerap banyak aspirasi lewat reses sebagai salah satu satu cara mengajukan suara rakyat.
“Kita bisa lihat data, masih banyak kampung kumuh. Ada 136 kampung kumuh di Ibu Kota yang belum disentuh pemerintah. Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak diakomodir juga," pungkasnya.
Politisi PAN ini juga mengingatkan saudara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk bisa mendengarkan aspirasi dari Dewan yang merupakan mitra kerjanya. “Tidak bosan saya mengingatkan saudara Gubernur, bahwa ada kami legislatif yang menampung suara rakyat. Oleh karena itu, Pemprov jangan kerja sendiri. Pemprov harus bekerja sesuai keinginan rakyat juga, karena tugas kita mensejahterakan mereka, itu amanah," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
