Korupsi Dana Desa Rp609 Juta, Mantan Kades Ditangkap

Avirista Midaada, Okezone · Rabu 23 September 2020 01:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 23 519 2282150 korupsi-dana-desa-rp609-juta-mantan-kades-ditangkap-C8fR0sToGZ.jpg Polres Malang rilis korupsi mantan kepala desa yang menyelewengkan dana desa hingga Rp609 juta. (Foto : Okezone.com/Avirista Midaada)

MALANG – Terlibat korupsi dana desa, mantan Kepala Desa (Kades) Slamparejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, ditangkap polisi. Pelaku bernama Gaguk Setiawan (38) ini terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala desa dan menyelewengkan dana desa.

Kasus ini terungkap setelah kepolisian menerima laporan dari masyarakat pada awal 2020. Dari sana kepolisian menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan bersama Inspektorat Kabupaten Malang.

Pelaku diketahui merupakan Kades Slamparejo, Kecamatan Jabung, yang menjabat dua periode yakni pada 2007-2013 dan 2014-2019.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, menyebut pelaku menyelewengkan anggaran desa di tahun 2017 dan 2018 yang seharusnya diperuntukkan pembangunan sejumlah fasilitas Desa Slamparejo.

"Pelaku menyalahgunakan wewenang sebagai kepala desa dan pengelola dana desa. Dana desa yang seharusnya digunakan berbagai program dari R-APBDes (Rencana Anggaran Perbelanjaan Desa) ternyata digunakan kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya," ujar Hendri Umar saat memimpin rilis di Mapolres Malang, Selasa (22/9/2020).

Mantan kades ditangkap karena korupsi dana desa hingga Rp609 juta. (Foto : Okezone.com/Avirista Midaada)

Kasus ini terungkap setelah kepolisian dan Inspektorat Kabupaten Malang menindaklanjuti laporan warga dan melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan tersebut ditemukan adanya kerugian negara.

"Modusnya sebagai pengelola dana desa uang ADD (Anggaran Dana Desa) dan Dana Desa yang cair dari Bank Jatim seharusnya diserahkan ke tim yang telah ditentukan oleh BPD. Pelaku membuat proposal-proposal pelaksanaan kegiatan desa yang ternyata semuanya fiktif karena tidak ada di program desa. Oleh pelaku tak diserahkan dan digunakan sendiri," tuturnya.

Hendri menambahkan, ada bukti penyerahan uang berdasarkan kuitansi dari bendahara desa ke kepala desa. Pada 2017 Gaguk terbukti sah menyelewengkan anggaran Rp268 juta dan pada 2018 menyelewengkan dana Rp340 juta.

"Temuan kerugian negara dari audit Inspektorat Kabupaten Malang sebesar Rp 609 juta pada 2017 dan 2018," ucap Hendri.

Akibat penyelewengan dana tersebut, sejumlah program di antaranya pemeliharaan di bidang pendidikan, keamanan dan ketertiban masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, pelatihan perangkat desa dan BPD, kemudian keterampilan masyarakat desa, honor guru, hingga operasional kantor desa tak dapat dijalankan.

"GS kita jerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto pasal 3 disubsiderkan Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara, denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar," tuturnya.

Baca Juga : Pemerintah Tanggung Biaya Pasien Covid-19, Termasuk yang Tak Punya BPJS dan WNA

Sementara itu, mantan Kepala Desa Slamparejo Gaguk Setiawan mengakui bila ia mengambil uang dana desa untuk kepentingan pribadi. Namun, dirinya berkilah meminjam uang itu dan akan dikembalikan.

"Saya pinjam cuma enggak ada buat pengembalian. Saya pakai untuk kepentingan pribadi saya. Anak saya masih remaja dan bermasalah, ikut teman di jalanan dan ketangkap di Polresta," tuturnya.

Baca Juga : 2 Warga Positif Covid-19, Pasar Jowa Gunungkidul Ditutup Sementara

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini