Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19, Ketahui 4 Larangan Ini

Hambali , Jurnalis-Minggu, 27 September 2020 |11:02 WIB
Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19, Ketahui 4 Larangan Ini
Ilustrasi. Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 berbeda dari sebelumnya. Situasi pandemi Covid-19 membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pembatasan di seluruh tahapan. Hal itu dimaksudkan guna mencegah potensi penyebaran virus tersebut.

"Kami mengimbau semua pihak yang terlibat dalam kampanye termasuk pasangan calon, tim kampanye, serta peserta kampanye dapat melaksanakan kampanye dengan tetap mematuhi aturan-aturan kampanye dan protokol kesehatan," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dikonfirmasi Okezone.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19 mengatur pula secara spesifik apa saja larangan yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

Semua itu tertuang dalam Bab XIA yang mengatur tentang larangan dan sanksi bagi masing-masing peserta. Berikut adalah deretan larangan dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19:

1. Larangan melakukan iring-iringan massa saat pengundian nomor urut.

Ketentuan itu dijelaskan dalam Pasal 88B, yang berbunyi ;

(1) Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

Baca Juga: Kampanye Pilkada 2020 Dimulai, Khofifah : Protokol Kesehatan Wajib Dipatuhi

Jika dilanggar, maka pada saat terjadinya pelanggaran Bawaslu Provinsi atau Bawaslu tingkat Kabupaten-Kota. Bila masih tetap melanggar, maka Bawaslu Provinsi, Kabupaten-Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten-Kota untuk mengenakan sanksi administrasi.

KPU Provinsi atau Kabupaten-Kota wajib memberikan sanksi atas pelanggaran itu. Sanksinya berupa penundaan pengundian nomor urut pasangan calon tersebut hingga membuat surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan dimaksud.

2. Dilarang melaksanakan 6 kegiatan lain yang dikecualikan.

Sebagaimana mengacu pada Pasal 88C,

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk:

a. rapat umum;

b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;

c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;

d. perlombaan;

e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau

f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Adapun sanksinya berupa (a) peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau

Bawaslu Kabupaten-Kota pada saat terjadinya pelanggaran, (b)

penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

Baca Juga: Pesan KPU untuk Cakada: Disiplin Protokol Kesehatan saat Kampanye!

Halaman:
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement