Pramono menyebut, cara ini juga sudah pernah diterapkan pada saat tahapan Pilkada beberapa waktu lalu.
"Perlengkapan yang sama pernah dipakai PPS saat verifikasi faktual dukungan paslon perseorangan. Juga dipakai oleh PPDP saat melakukan coklit," tuturnya.
"Dan dari dua tahapan itu terbukti pelaksanaan tahapan berjalan aman, sehat, tidak terjadi penularan covid-19," kata dia melanjutkan.
Kendati demikian, jika ingin menerapkan metode TPS dan KSK ini dalam Pilkada 2020, maka dibutuhkan adanya perubahan dari undang-undang. Dalam hal ini, melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
"Kalau soal Perppu, tentu KPU hanya sebatas mengusulkan. Karena kewenangan ada di pihak lain," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.