Kampanye Tatap Muka Maksimal 50 Orang, Lebih 1 Langsung Dibubarkan

Agregasi Sindonews.com, · Senin 28 September 2020 19:55 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 28 512 2285148 kampanye-tatap-muka-maksimal-50-orang-lebih-1-langsung-dibubarkan-65nBy6cNmE.jpg Forkompinda Solo bahas penerapan protokol kesahatan di Pilkada 2020. Foto: Sindonews

SOLO - Aturan kampanye dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo diperketat. Kampanye tatap muka maksimal boleh dihadiri maksimal 50 orang, dan bakal dibubarkan jika melanggar.

Aturan itu menyusul terbitnya Maklumat Kapolri bernomor Mak/3/IX/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

“Dalam setiap tahapan Pilkada, Kapolri tidak menginginkan adanya klaster baru. Kaitannya dengan tahapan sekarang yang memasuki masa kampanye, diharapkan seluruh peserta dan penyelenggara Pemilu bisa mengikuti aturan protokol kesehatan COVID-19,” kata Wakapolresta Solo AKBP , Denny Heryanto usai rapat koordinasi pembahasan Maklumat Kapolri di Balai Kota Solo, Senin (28/9/2020).

Kegiatan kampanye diharapkan benar-benar menerapkan aturan protokol kesehatan Covid-19. Panitia kegiatan diminta tidak mendatangkan massa yang mengakibatkan kerumunan. Seperti pertemuan terbatas dan dialog, maksimal hanya boleh dihadiri 50 orang.

Bagi yang melanggar, sanksi atau teguran akan diberikan dengan melalui koordinasi dengan pihak terkait, utamanya dengan Pemerintah Daerah dan satuan tugas penanganan COVID-19.

Baca Juga: 5 Fakta Unik Pilkada Serentak 2020, Yuk Simak 

"Kampanye maksimal 50 orang, lebih dari satu orang bubarkan," timpal Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) dikutip dari Sindonews.

Dalam acara, penyelenggara wajib menyediakan tempat cuci tangan atau hand sinitizer. Panitia pengawas akan ditempatkan di lokasi acara. Jika jumlah undangan ternyata melebihi ketentuan, maka akan langsung dibubarkan. Kampanye juga tidak diperkenankan menghadirkan hiburan musik, seperti orgen tunggal, dan campursari.

Wali Kota memastikan aturan pembatasan peserta kampanye berlaku untuk semua pasangan calon (paslon). "Tidak pandang bulu siapa calonnya. Sudah disepakati untuk Pilkada, Maklumat Kapolri harus ditaati. Nanti akan ada pengawasan dan pendampingan dari petugas," tegasnya.

Baca Juga: Kampanye Virtual Dinilai Efektif Jangkau Pemilih di Tengah Pandemi Covid-19 

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini