Paslon Pilkada Dilarang Kampanye Terbuka di Jateng

Taufik Budi, Okezone · Senin 28 September 2020 23:33 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 28 512 2285242 paslon-pilkada-dilarang-kampanye-terbuka-di-jateng-0pbr3X53Yq.jpg Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: Okezone)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak boleh ada gelaran kampanye terbuka dalam Pilkada serentak 2020 di Jawa Tengah. Jika ada pasangan calon yang melanggar, maka akan diberikan sanksi tegas.

"Tadi dari KPU dan Bawaslu sudah dijelaskan, tidak ada kampanye terbuka. Yang boleh kampanye tertutup dengan maksimal 50 orang. Jadi, saya harap aturan ini betul-betul dilaksanakan," kata Ganjar usai rapat dengan jajaran penyelenggara Pemilu dan instansi terkait, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (28/9/2020).

Baca Juga:  Pilkada 2020 Tak Akan Terganggu Meski 2 Pimpinan KPU Positif Covid-19

Rapat itu dihadiri Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kapolda, Pangdam IV/Diponegoro, dan Kajati Jateng. Dalam rapat diputuskan, kampanye hanya diperbolehkan digelar tertutup dan dibatasi maksimal 50 orang peserta.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Subkhi mengatakan, larangan menggelar kampanye terbuka dibahas dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Dalam peraturan itu, paslon dilarang menggelar pertemuan terbuka.

"Pertemuan hanya boleh dilakukan terbatas maksimal 50 orang di tempat tertutup. Tapi, tadi juga ada masukan dari para pakar, bahwa meskipun tertutup masih ada potensi penularan. Jadi, kami akan betul-betul melakukan pengawasan serius," ucapnya.

Jika ada pelanggaran, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan. Tindakan yang diambil adalah pencegahan, teguran tertulis, dan pembubaran kegiatan.

"Nanti kami akan dibantu penuh oleh aparat kepolisian dalam upaya penindakan pelanggaran protokol kesehatan ini," jelasnya.

Baca Juga:  Pilkada Serentak 2020, KPU Usul Terapkan Kotak Suara Keliling 

Sampai saat ini, lanjut Fajar, belum banyak laporan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon di Jawa Tengah. Hanya ada satu laporan di Kabupaten Pekalongan, saat ada salah satu pasangan calon hendak melakukan konvoi.

"Dan itu sudah kami tangani, dengan membubarkan acara itu," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini