Tito juga meminta agar daerah-daerah mendata kebutuhan blanko e-KTP untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri.
“Agar permintaan-permintaan blanko e-KTP tersebut bisa dipenuhi sesuai dengan kapasitas anggaran yang sudah ada dan termasuk tambahan Kemenkeu. Jangan sampai banyak sekali keluhan dari daerah-daerah, KPUD dan lain-lain bahwa pemilihnya banyak sekali yang menggunakan surat keterangan,” urainya.
“Saya minta menjadi perhatian betul ini menyangkut sistem demokrasi kita. Jangan sampai nanti mereka yang memiliki hak pilih kehilangan hak pilih karena tidak memiliki identitas diri,”tutup Tito.
(Fahmi Firdaus )