Dugaan Ketidaknetralan Risma, Bawaslu: Sudah Diproses!

Agregasi Sindonews.com, · Rabu 21 Oktober 2020 13:49 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 21 519 2297174 dugaan-ketidaknetralan-risma-bawaslu-laporan-sudah-diproses-cq0RCZwNq2.jpg foto: Okezone

SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya sedang mendalami laporan terkait dugaan ketidaknetralan Tri Rismaharini dalam Pilkada Surabaya 2020.

(Baca juga: Tegur Keras Risma, Pangdam Brawijaya: Jangan Main Drama!)

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar mengatakan, penanganan laporan dugaan pelanggaran dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Bawaslu Surabaya telah membahas dugaan pelanggaran pidana penggunaan fasilitas negara dalam penyerahan rekomendasi PDIP untuk Eri-Armuji di Taman Harmoni Surabaya bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu(Gakkumdu).

“Proses penanganan dugaan pelanggaran itu sudah kami tangani sesuai prosedur, kami membahas bersama Gakkumdu, bersama kejaksaan dan kepolisian, karena yang dilaporkan ada unsur pidana pemilihan,” ujar Agil, Rabu (21/10/2020).

Kesimpulan tentang laporan itu, kata dia sudah sesuai prosedur karena Bawaslu tidak menentukan kesimpulan atas dugaan pidana pelanggaran pemilihan secara sendiri.

“Ya itu memang pembahasan Gakkumdu seperti itu. Karena kalau ada dugaan pelanggaran pemilihan yang mengarah ke pidana Bawaslu tidak bisa memutuskan sendirian, harus bersama Gakkumdu,” kata Agil.

Dia menambahkan, sesuai status laporan yang dikeluarkan Bawaslu dan sudah diumumkan di Kantor Bawaslu Surabaya, laporan KIPP tentang ketidaknetralan Risma Wali Kota Surabaya tidak memenuhi unsur pidana pemilihan umum.

Ada dua laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh KIPP kepada Bawaslu berkaitan dengan ketidaknetralan Risma. Pertama, soal penggunaan Taman Harmoni sebagai tempat penyerahan rekomendasi politik.

Sedangkan kedua, berkaitan dugaan ketidaknetralan Risma sebagai Wali Kota Surabaya karena muncul di banyak alat peraga kampanye (APK) milik Eri-Armuji Paslon Nomor Urut 1 di Pilwali Surabaya dan membiarkannya. "Untuk sanksi administratif APK sudah kami lakukan bersama Satpol-PP Surabaya. Sudah itu, beberapa waktu lalu sudah kami turunkan semua baliho-baliho itu bersama Satpol-PP Surabaya,” tutup Agil.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini