Bawaslu Ingatkan Pelibatan ASN di Pilkada Bakal Disanksi Pidana
Bagi ASN yang melanggar netralitas akan diteruskan Bawaslu ke KASN. Selanjutnya, setelah dianggap dokumen cukup, mereka yang melanggar akan langsung ditindak.
"Nanti yang memberikan sanksi pejabat pembuat komitmen," katanya.
Sementara itu, secara terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menilai, calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakkan ASN melakukan pelanggaran netralitas.
Menurut dia, petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin."Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana," ujarnya.
Dia mengatakan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 224 daerah petahana yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah. Apalagi, ungkapnya, petahana memiliki pengalaman mengendalikan kekuasaan di daerahnya, sehingga peluang untuk menang lebih terbuka.
"Karena sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan lima tahun di masa jabatannya," katanya.
Ia juga menjelaskan, alasan ASN ketap dilibatkan setiap kontestasi pemilu atau pilkada. Abhan mencontohkan, ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai sehingga bisa menjadi tim penyusun program dan materi kampanye.
