Kewenangan Pembukaan Sekolah Diserahkan ke Daerah, FSGI : Pemerintah Pusat Tetap Harus Hadir
JAKARTA – Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuka pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021. Namun, pemerintah pusat diminta menyiapkan instrumen pengawasan agar siswa dan guru terlindungi.
Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Mansur mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengambil keputusan membuka sekolah. Karena itu, dia berharap, pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan.
"Pemerintah harus tetap hadir dan menyiapkan mekanisme atau instrumen bahkan satgas untuk memastikan kesiapan sekolah," ucap Mansur melalui keterangan tertulis kepada SINDONews, Selasa (24/11/2020).
Mansur mempertanyakan jika keputusan pembukaan sekolah diserahkan begitu saja ke Pemda, a siapa pihak yang akan bertanggung jawab. Hal ini dipertanyakan karena dari sejumlah sampling pengawasan yang dilakukan FSGI bersama KPAI, Standar Operasional Prosedur (SOP) keberangkatan siswa dan guru dari rumah menuju sekolah, SOP interaksi siswa dan guru, SOP kepulangan siswa serta SOP yang lainnya tidak ditemukan.
Meski di sisi lain, katanya, FSGI melihat ada sekolah yang memiliki fasilitas kesehatan yang secara fisik terukur dengan baik. Yakni termogun, wastafel dengan air bersih yang mengalir dan sabunnya, masker, disinfektan, posisi tempat duduk yang berjarak, dan ruang UKS.
Dia menjelaskan, SOP ini adalah persiapan sekolah secara psikis dalam membangun kesadaran dan disiplinitas warga sekolah agar taat protokol kesehatan secara utuh. SOP sebagai panduan dalam pelayanan pendidikan tatap muka mempunyai fungsi untuk membangun kesadaran warga sekolah dalam memberikan perlindungan kepada siswa juga gurunya dari paparan virus corona.
