Cegah Covid-19, Mendagri Minta Pemilih Pilkada Langsung Pulang Usai Nyoblos
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para pemilih di Pilkada serentak langsung pulang usai menggunakan hak suara pada 9 Desember 2020. Hal itu untuk mencegah kerumunan yang bisa menyebabkan penularan Covid-19.
"(Pemilih,red) Tidak ada yang berkumpul di TPS. Di TPS yang diperbolehkan hanya saksi-saksi dan pengamanan saja," ujar Tito melalui keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020).
Baca Juga: Ridwan Kamil: TNI-Polri Jangan Bermain Politik Praktis!
Tito pun mengingatkan agar pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai jadwal. Berdasarkan, hasil rapat diketahui dibagi menjadi lima kelompok, kelompok pertama pukul 07.00-08.00 pagi hingga kelompok terakhir pukul 12.00-13.00 siang.
"Pengaturan jam itu penting. Kuncinya adalah mengingatkan agar pemilih datang sesuai jam undangan, sehingga tidak terjadi pengumpulan. Selesai memilih mereka harus langsung pulang," tuturnya.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), harap Tito, sudah dapat mengoordinasikan prosedur pemungutan suara sebelum hari pemungutan suara. Mulai dari cara masuk, perlengkapan untuk pemilih, penyelenggara, pengamanan dan pengawasan.
Baca Juga: Polri Ingin Ciptakan Kamtibmas Kondusif saat Pilkada 2020
Pemilih lansia dan pemilih dengan komorbid atau memiliki penyakit bawaan juga harus diberikan perhatian khusus. Kedua kelompok pemilih ini rentan tertular Covid-19.
"Kami menyarankan agar mereka oleh para KPPS diberikan perlakuan khusus, mungkin dengan cara dijemput, difasilitasi, masuk kelompok yang pagi biar cepat, dan semua protokol kesehatan seperti masker dan lain-lain diberikan pada mereka. Lalu, sarung tangan, dan lainnya, setelah itu pulang. Jangan ikut bergerombol, karena bahaya," ujarnya.
Tito menekankan, agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar segera melakukan simulasi pemilihan. Selain itu, memastikan penerapan protokol kesehatan.
“Pada tanggal 9 Desember, inilah hari yang sangat penting, hari pencoblosan atau pemungutan suara, itu sudah ada diatur oleh KPU. Nah, mudah-mudahan KPUD segera melaksanakan simulasi bersama Forkopimda. Sehingga siapa berbuat apa itu betul betul bisa diketahui oleh para penyelenggara tempat pemungutan suara (TPS),” tuturnya.
