Soroti DPT Pilkada 2020, DKPP Singgung Dualisme Data Kependudukan
JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm memberikan sejumlah catatan evaluasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Salah satu yang menjadi sorotan terkait persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pesta politik tersebut.
Menurut dia, DPT masih menjadi permasalahan dasar dalam pemilihan secara langsung. Bukan hanya Pilkada, tapi hal ini juga terjadi pada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).
"Ada masyarakat yang mempunyai KTP tapi tidak terdaftar di DPT. Kemudian, ada masyarakat yang masih belum punya KTP, hanya punya suket (surat keterangan) tetapi tidak bisa memilih,” kata Alfitra dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Senin (14/12/2020).
Baca Juga: Golkar Sebut Kemenangan di 165 Daerah pada Pilkada 2020 Jadi Modal Pemilu 2024
Alfitra berpendapat persoalan DPT disebabkan karena adanya dualisme data kependudukan dari instansi pemerintah. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan DPT tidak tertata dengan sempurna.
"Saya menyarankan untuk ke depan serahkan kepada dukcapil saja. Dualisme harus dipotong, serahkan kepada dukcapil. Tugas KPU mengawasi saja mana yang belum terdaftar dan mana yang sudah. Jangan sampai kedua-duanya punya data kependudukan,” ujarnya
Baca Juga: Keberhasilan Pilkada 2020 Cermin Solidaritas dan Sinergi Masyarakat
Di samping itu, dia juga menyinggung soal banyaknya masyarakat yang mempunyai e-KTP tetapi berada di daerah lain untuk bekerja. Untuk pulang ke daerah asal guna berpartisipasi dalam Pilkada 2020, mereka tidak memungkinkan karena kesibukan dan biaya.
"Saya menyarankan penggunaan pos agar pemilih tetap terlindungi hak pilihnya," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
