WASHINGTON – Pemerintahan Joe Biden memutuskan menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE).
Menurut sumber yang mengatakan ke CNN, langkah ini dilakukan setelah melakukan peninjauan yang lebih luas terhadap perjanjian bernilai miliaran dolar yang dibuat oleh pemerintahan Donald Trump.
Menteri Luar Negeri Tony Blinken membenarkan jika penjualan senjata yang tertunda sedang ditinjau, seperti yang biasa terjadi pada awal pemerintahan baru.
“Ini dilakukan untuk memastikan a apa yang sedang dipertimbangkan adalah sesuatu yang memajukan tujuan strategis kami, dan memajukan kebijakan luar negeri kami,” terangnya.
Dia tidak merujuk pada penjualan atau negara tertentu dalam sambutannya, yang dibuat pada konferensi pers Departemen Luar Negeri pertamanya sebagai diplomat top AS.
(Baca juga: Langgar Karantina Sebanyak 7 Kali, Pria Ini Didenda Rp493 Juta)
Langkah untuk membekukan penjualan yang tertunda ke sekutu Teluk dapat menandakan perubahan pendekatan pemerintahan Biden setelah pemerintahan Trump menyetujui penjualan besar dalam bulan-bulan terakhir masa jabatannya.
Seorang sumber mengatakan negara-negara Teluk yang penjualannya sedang dalam proses mengharapkan semacam jeda bagi pemerintahan untuk meninjau tetapi dampak praktisnya belum jelas.
Sementara itu, seorang pejabat Departemen Luar Negeri sebelumnya menggambarkan jeda tersebut sebagai tindakan administratif rutin yang khas untuk hampir semua transisi, dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan tata kelola yang baik, serta memastikan penjualan senjata AS memenuhi tujuan strategis untuk membangun mitra keamanan yang lebih kuat, cakap, dan lainnya.
(Baca juga: Tragis, Dua Polisi Bunuh Diri Setelah Kerusuhan Capitol)
Terkait hal ini, Partai Demokrat di Kongres segera mendukung langkah tersebut.
“Senjata yang kami jual ke Arab Saudi dan UEA telah digunakan untuk membunuh anak-anak sekolah, ditransfer ke milisi ekstremis, dan memicu perlombaan senjata berbahaya di Timur Tengah,” tulis Senator Chris Murphy di Twitter.
