MYANMAR – Menyusul kekhawatiran terjadinya kudeta, militer di Myanmar menyatakan akan melindungi, mematuhi konstitusi, dan bertindak sesuai hukum.
Dalam sebuah pernyataan, militer Myanmar mengatakan bahwa komentar panglimanya baru-baru ini tentang hasil pemilu dimaksudkan untuk mengklarifikasi situasi konstitusi kepada personel militer.
Pada Jumat (29/01), laporan jika militer Myanmar mungkin tengah mempersiapkan kudeta mendorong Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk meminta semua pihak agar menghormati demokrasi.
Myanmar baru menikmati satu dekade terakhir di alam demokrasi setelah hampir 50 tahun di bawah kekuasaan militer.
Para anggota parlemen Myanmar akan mulai bekerja pada Senin (01/02), sesi baru sejak partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi meraih kemenangan mutlak pada pemilihan umum November lalu.
(Baca juga: Tim WHO Kunjungi RS yang Merawat Pasien Covid-19 Pertama Kali di Wuhan)
Namun militer Myanmar yang sangat kuat mempertanyakan validitas kemenangan itu. Selama berminggu-minggu, militer menuduh terjadinya kecurangan besar dalam pemilu.
Komisi pemilihan umum Myanmar sendiri mengatakan pemilu diselenggarakan secara bebas dan adil.
- Apa kata militer Myanmar?
Pada Rabu (27/01), panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan kepada personel militer bahwa konstitusi harus dihapus jika tidak dipatuhi. Ia memberi contoh peristiwa-peristiwa sebelumnya ketika undang-undang dihapuskan di Myanmar.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu (30/01), militer Myanmar – dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw – mengatakan komentar sang panglima itu telah disalahartikan.
"Tatmadaw melindungi konsitusi 2008 dan akan bertindak sesuai hukum," menurut pernyataan itu, yang dikutip kantor berita Reuters.
"Beberapa organisasi dan media berasumsi apa yang mereka mau dan menulis seakan-akan Tatmadaw akan menghapus konstitusi."
Menurut pernyataan militer, komentar tersebut bermaksud "membuat mereka [personel militer] memahami situasi konstitusi."
Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang meraih kemenangan mutlak dalam pemilu November lalu, menyebut pernyataan dari militer "penjelasan yang cukup".
Juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters bahwa partai ingin militer menjadi organisasi "yang menerima hasrat masyarakat tentang pemilu".
