Kudeta Militer di Myanmar, Biden Akan Minta Pertanggungjawaban Militer
Sementara militer, dalam pernyataan terbarunya, menyatakan mereka akan mereformasi Komisi Pemilihan Umum dan memeriksa daftar pemilih.
Seperti dikutip dari laman resmi militer, mereka mengeklaim akan menggelar pemilu dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang.
Militer Myanmar mengatakan penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik Myanmar dilakukan untuk "merespons kecurangan pemilu".
Myanmar dikuasai oleh militer sampai 2011, ketika reformasi demokrasi yang dipimpin Suu Kyi mengakhiri kekuasaan tentara.
Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun dalam penahanan antara 1989 sampai 2010. Ia dianggap sebagai pilar demokrasi dan menerima hadiah Nobel Perdamaian pada 1991.
Namun citranya ambruk karena dianggap tidak berbuat banyak dalam isu penanganan pengungsi Muslim Rohingya.
- 'Kami ingin mereka bertindak sesuai hukum'
Penangkapan para politisi terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer.
Dalam pemilu pada November tahun lalu, NLD memenangkan cukup kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan, namun militer menganggap pemungutan suara itu curang.
Militer telah meminta pemerintah untuk menunda sidang parlemen, yang akan berlangsung pada hari Senin (01/02).
Juru bicara NLD, Myo Nyunt mengatakan kepada kantor berita Reuters via sambungan telepon bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah "dibawa" pada Senin (01/02) dini hari.
"Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," ujarnya, seraya menambahkan bahwa ia juga diperkirakan akan ditahan.
