Kudeta Militer di Myanmar, Biden Akan Minta Pertanggungjawaban Militer
WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar karena menghentikan transisi demokrasi dan melancarkan kudeta.
Dalam sebuah pernyataan, Presiden Biden menggambarkan penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan pejabat-pejabat sipil lain sebagai "serangan langsung terhadap demokrasi dan supremasi hukum".
"Di alam demokrasi, militer tidak boleh menafikan keinginan rakyat atau mencoba untuk menghapus hasil pemilihan yang jujur dan adil," kata Biden.
Ia menyerukan masyarakat internasional untuk bersatu menekan militer Myanmar, agar sesegera mungkin menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil dan mencabut semua pembatasan.
Pernyataan ini dikeluarkan setelah militer Myanmar memecat 24 menteri dan mengangkat 11 menteri baru di bawah pemerintahan baru, menyusul pengambilalihan kekuasaan dan pemberlakuan kondisi darurat hari Senin (01/02).
Pemimpin politik Aung San Suu Kyi yang ditahan menyerukan kepada para pendukungnya untuk menolak kudeta.
Pengumuman ini dilakukan melalui televisi militer Myawadday dan pengangkatan menteri baru termasuk menteri keuangan, kesehatan, informasi, luar negeri, pertahanan dan dalam negeri.
Tentara berjaga-jaga di jalan-jalan di ibu kota Naypyidaw, serta kota terbesar, Yangon. Jam malam telah diberlakukan.
Rekaman video yang disiarkan televisi militer mengumumkan bahwa keadaan darurat akan berlaku selama satu tahun.
(Baca juga: Rohingya Sambut Gembira Penangkapan Suu Kyi)
Semua kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menurut pernyataan TV militer.
Kudeta dilakukan menyusul kemenangan mutlak partai Suu Kyi dalam pemilu November lalu, yang disebut militer marak dengan kecurangan.
Suu Kyi mendesak para pendukungnya untuk "tidak menerima ini" dan "protes menentang kudeta".
Dalam suarat yang ditulis sebelum dia ditangkap, Suu Kyi mengatakan langkah militer kembali membuat negara kembali ke kediktatoran.
