Kudeta Militer di Myanmar, Biden Akan Minta Pertanggungjawaban Militer

Agregasi BBC Indonesia, · Selasa 02 Februari 2021 06:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 02 18 2354812 kudeta-militer-di-myanmar-presiden-biden-akan-minta-pertanggungjawaban-militer-WkHcow3kBn.jpg Foto: Presiden AS Joe Biden (ABC7 News)

WASHINGTONPresiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar karena menghentikan transisi demokrasi dan melancarkan kudeta.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden Biden menggambarkan penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan pejabat-pejabat sipil lain sebagai "serangan langsung terhadap demokrasi dan supremasi hukum".

"Di alam demokrasi, militer tidak boleh menafikan keinginan rakyat atau mencoba untuk menghapus hasil pemilihan yang jujur dan adil," kata Biden.

Ia menyerukan masyarakat internasional untuk bersatu menekan militer Myanmar, agar sesegera mungkin menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil dan mencabut semua pembatasan.

Pernyataan ini dikeluarkan setelah militer Myanmar memecat 24 menteri dan mengangkat 11 menteri baru di bawah pemerintahan baru, menyusul pengambilalihan kekuasaan dan pemberlakuan kondisi darurat hari Senin (01/02).

(Baca juga: Penangkapan Suu Kyi, Barat Kecam Keras dan Desak Suu Kyi Dibebaskan, ASEAN Tak Satu Suara)

Pemimpin politik Aung San Suu Kyi yang ditahan menyerukan kepada para pendukungnya untuk menolak kudeta.

Pengumuman ini dilakukan melalui televisi militer Myawadday dan pengangkatan menteri baru termasuk menteri keuangan, kesehatan, informasi, luar negeri, pertahanan dan dalam negeri.

Tentara berjaga-jaga di jalan-jalan di ibu kota Naypyidaw, serta kota terbesar, Yangon. Jam malam telah diberlakukan.

Rekaman video yang disiarkan televisi militer mengumumkan bahwa keadaan darurat akan berlaku selama satu tahun.

(Baca juga: Rohingya Sambut Gembira Penangkapan Suu Kyi)

Semua kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menurut pernyataan TV militer.

Kudeta dilakukan menyusul kemenangan mutlak partai Suu Kyi dalam pemilu November lalu, yang disebut militer marak dengan kecurangan.

Suu Kyi mendesak para pendukungnya untuk "tidak menerima ini" dan "protes menentang kudeta".

Dalam suarat yang ditulis sebelum dia ditangkap, Suu Kyi mengatakan langkah militer kembali membuat negara kembali ke kediktatoran.

Sementara militer, dalam pernyataan terbarunya, menyatakan mereka akan mereformasi Komisi Pemilihan Umum dan memeriksa daftar pemilih.

Seperti dikutip dari laman resmi militer, mereka mengeklaim akan menggelar pemilu dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang.

Militer Myanmar mengatakan penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik Myanmar dilakukan untuk "merespons kecurangan pemilu".

Myanmar dikuasai oleh militer sampai 2011, ketika reformasi demokrasi yang dipimpin Suu Kyi mengakhiri kekuasaan tentara.

Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun dalam penahanan antara 1989 sampai 2010. Ia dianggap sebagai pilar demokrasi dan menerima hadiah Nobel Perdamaian pada 1991.

Namun citranya ambruk karena dianggap tidak berbuat banyak dalam isu penanganan pengungsi Muslim Rohingya.

  •  'Kami ingin mereka bertindak sesuai hukum'

Penangkapan para politisi terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer.

Dalam pemilu pada November tahun lalu, NLD memenangkan cukup kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan, namun militer menganggap pemungutan suara itu curang.

Militer telah meminta pemerintah untuk menunda sidang parlemen, yang akan berlangsung pada hari Senin (01/02).

Juru bicara NLD, Myo Nyunt mengatakan kepada kantor berita Reuters via sambungan telepon bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah "dibawa" pada Senin (01/02) dini hari.

"Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," ujarnya, seraya menambahkan bahwa ia juga diperkirakan akan ditahan.

  • Apa yang terjadi di Myanmar?

Saluran telepon dan koneksi internet terganggu di kota-kota besar Myanmar, sedangkan media pemerintah Myanmar, MRTV, mengalami masalah teknis dan tidak dapat melakukan penyiaran.

"Karena kesulitan komunikasi saat ini, kami dengan hormat ingin memberi tahu Anda bahwa program reguler MRTV dan Radio Myanmar tidak dapat disiarkan," kata Radio dan Televisi Myanmar dalam sebuah unggahan di halaman Facebook-nya.

Militer juga mendatangi rumah sejumlah menteri utama di beberapa daerah dan membawa mereka pergi, kata anggota keluarga.

Koresponden BBC Asia Tenggara, Jonathan Head, mengatakan ada banyak tentara di jalan-jalan ibu kota, Naypyitaw, dan kota utama, Yangon.

Ia menggambarkan apa yang terjadi di Myanmar terlihat seperti kudeta skala penuh, meskipun minggu lalu militer berjanji untuk mematuhi konstitusi yang dirancangnya lebih dari satu dekade lalu.

Konstitusi itu memang memberi wewenang untuk mengumumkan keadaan darurat, tetapi menahan para pemimpin politik seperti Suu Kyi adalah langkah yang provokatif dan sangat berisiko, yang mungkin akan ditentang keras, kata Jonathan Head.

Pada hari Sabtu (30/01), angkatan bersenjata Myanmar berjanji untuk mematuhi konstitusi karena kekhawatiran yang meningkat bahwa mereka bersiap untuk melakukan kudeta.

  • Apa yang terjadi dalam pemilu?

NLD memenangkan 83% kursi parlemen dalam pemilu yang digelar 8 November 2020 dalam apa yang disebut sebagai referendum atas pemerintahan sipil Suu Kyi.

Itu merupakan pemilu kedua sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011.

Namun militer menolak hasil pemilu tersebut, dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap presiden dan ketua komisi pemilihan.

Ketakutan akan kudeta meningkat setelah militer baru-baru ini mengancam akan "mengambil tindakan" atas dugaan kecurangan pemilu. Namun KPU membantah tuduhan tersebut.

  • Siapakah Aung San Suu Kyi?

Aung San Suu Kyi adalah putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Ayahnya tewas dibunuh ketika Suu kyi berusia dua tahun, tepat sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

Suu Kyi pernah dianggap sebagai simbol hak asasi manusia - seorang aktivis berprinsip yang menyerahkan kebebasannya untuk menantang jenderal militer yang kejam yang memerintah Myanmar selama beberapa dekade.

Pada tahun 1991, ia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian, saat masih dalam tahanan rumah, dan dielu-elukan sebagai "contoh luar biasa dari kekuatan yang tak berdaya".

Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun di tahanan antara tahun 1989 dan 2010.

Pada November 2015, dia memimpin partai NLD meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pertama Myanmar yang diperebutkan secara terbuka selama 25 tahun.

Konstitusi Myanmar melarangnya menjadi presiden karena ia memiliki anak yang merupakan warga negara asing. Tapi Suu Kyi, yang kini berusia 75 tahun, secara luas dipandang sebagai pemimpin de facto.

Namun, sejak menjadi penasihat negara Myanmar, kepemimpinannya ditentukan oleh perlakuan terhadap etnis minoritas Rohingya yang sebagian besar beragama Muslim di negara itu.

Pada 2017, ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena tindakan represi militer yang dipicu oleh serangan mematikan di kantor polisi di negara bagian Rakhine.

Mantan pendukung Suu Kyi di kancah internasional menuduhnya menutup mata terkait pemerkosaan, pembunuhan, dan kemungkinan genosida yang yang dialami etnis Rohingya. Sebab, Suu Kyi menolak mengutuk militer atas tindakan mereka atau mengakui laporan kekejaman terhadap etnis itu.

Beberapa orang awalnya berpendapat bahwa ia adalah seorang politikus pragmatis, mencoba untuk memerintah negara multi-etnis dengan sejarah yang kompleks.

Namun pembelaan pribadinya atas tindakan tentara di sidang Mahkamah Internasional pada tahun 2019 di Den Haag dipandang sebagai titik balik yang melenyapkan sedikit yang tersisa dari reputasi internasionalnya.

Di negaranya sendiri, bagaimanapun, "Nyonya", begitu Suu Kyi dikenal, tetap sangat populer di antara mayoritas umat Buddha yang memiliki sedikit simpati untuk etnis Rohingya.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini