Wacana Lockdown Akhir Pekan, Fraksi PKS Minta Pemprov DKI Sosialiasi dan Siapkan Matang
JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI sedang mengkaji untuk menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. Dalam kebijakan tersebut, warga diharapkan tidak keluar rumah sejak Jumat malam sampai Minggu malam, kecuali untuk hal yang sangat penting dan mendesak seperti terkait dengan kesehatan.
Tempat-tempat yang akan menimbulkan keramaian seperti pasar, pusat perbelanjaan, mall, restoran, tempat hiburan, obyek wisata dan taman diminta untuk tidak beroperasi atau menerima pengunjung.
Hal ini bertujuan untuk menekan angka penularan covid-19 yang sudah pada taraf mengkhawatirkan, dengan cara mengurangi kerumunan dan mobiitas warga sehingga resiko penularan dapat dikurangi.
Baca Juga: Kebijakan Lockdown Akhir Pekan, Epidemiolog: Tidak Ada Pilihan Lagi
Menanggapi rencana tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, meminta agar Pemprov DKI betul-betul mempersiapkan dengan matang jika kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Persiapan meliputi perangkat peraturan yang akan jadi landasan hukum kebijakan tersebut dan hal apa saja yang dilarang dilakukan selama akhir pekan serta batas waktu pemberlakukannya.
Baca Juga: Jakarta Lockdown Akhir Pekan? Wagub DKI: Tidak Minggu Ini
“Pemprov DKI juga harus melakukan mitigasi terhadap dampak yamg timbul di masyarakat jika kebijakan tersebut dilaksanakan, seperti bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya selama akhir pekan maupun pengalihan kegiatan yang biasa dilakukan di akhir pekan oleh masyarakat, juga antisipasi jika masyarakat memenuhi pusat perbelanjaan ataupun pasar sebelum pembatasan kegiatan dilakukan di akhir pekan,” jelas Arifin di Jakarta, Jumat (5/2/2021).
Arifin menyadari, memang diperlukan kebijakan yang bisa lebih memberikan efek kejut di masyarakat untuk menekan penularan Covid-19 yang sudah tinggi.
