Kudeta Myanmar, Warga Australia Penasihat Aung San Suu Kyi Mengaku Ditahan

Antara, · Sabtu 06 Februari 2021 23:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 06 18 2357793 kudeta-myanmar-warga-australia-penasihat-aung-san-suu-kyi-mengaku-ditahan-ewrRMwJgwz.jpg Tentara sedang berjaga di Balai Kota Yangon, Myanmar (Foto: Reuters/Antara)

BANGKOK - Warga Australia yang merupakan penasihat ekonomi Aung San Suu Kyi, Sean Turnell, mengatakan dalam sebuah pesan kepada Reuters pada Sabtu bahwa dirinya tengah ditahan, beberapa hari usai pemimpin-terpilih itu digulingkan dalam sebuah kudeta di Myanmar.

“Saya rasa Anda akan segera mendengar (kabar) ini, tetapi saya sedang ditahan,” katanya menukil Reuters.

“(Saya) dituduh atas sesuatu, tapi saya tak yakin apa itu. Saya baik-baik saja dan kuat, dan tidak bersalah atas apa pun,” ujarnya, dengan menyertakan emoji tersenyum. Setelah itu, ia tidak bisa dihubungi.

Baca Juga:  Indonesia Diharapkan Bersuara Lebih Lantang Terkait Kudeta Militer di Myanmar

Turnel menjadi warga negara asing pertama yang diketahui ditangkap di Myanmar sejak para jenderal militer merebut kekuasaan pada Senin 1 Februari atas tuduhan penipuan dalam pemilu 8 November 2020 --yang secara telak dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi. Kementerian luar negeri Australia belum bersedia berkomentar.

Turnell adalah profesor ekonomi di Macquarie University di Sydney dan telah selama beberapa tahun menjadi penasihat Suu Kyi tentang kebijakan ekonomi.

Pada Sabtu, beberapa ribu pengunjuk rasa berkumpul di kota terbesar kedua di Australia, Melbourne, untuk mengecam kudeta tersebut dan menuntut pembebasan Suu Kyi.

Baca Juga:  Ditahan Sejak Kudeta Myanmar, Suu Kyi Dituntut dengan Tuduhan Impor Ilegal

Rekaman televisi dan media sosial memperlihatkan orang-orang yang mengenakan warna merah NLD, membawa potret Suu Kyi dan menyanyikan "We Won't Be Satisfied Until The End Of The World", lagu kebangsaan Myanmar gerakan pro demokrasi tahun 1988 negara itu, yang kemudian secara brutal dijatuhkan oleh pemerintah militer.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini