RUU Siber Buatan Junta Myanmar Diduga Langgar HAM

Antara, · Kamis 11 Februari 2021 09:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 11 18 2360267 ruu-siber-buatan-junta-myanmar-diduga-langgar-ham-AQdypQNCjn.jpg Ilustrasi seseorang sedang membuka dunia maya (Foto: Istimewa)

Yangon - Rancangan Undang-Undang (RUU) keamanan dunia maya yang dibuat junta baru Myanmar diduga akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini diungkapkan sekelompok organisasi masyarakat sipil pada Rabu (10/2). RUU keamanan dunia maya itu akan memungkinkan pihak junta militer Myanmar untuk melarang konten yang tidak disukai, membatasi penyedia internet, dan mencegat data.

RUU berisi 36 halaman aturan itu diberikan kepada para operator seluler dan pemegang lisensi telekomunikasi untuk dikomentari pada Selasa (9/2).

Juru bicara pemerintah dan kementerian telekomunikasi Myanmar sejauh ini belum bisa dimintai konfirmasi. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen isi dokumen RUU tersebut, yang diketahui memiliki tanggal 6 Februari dan telah beredar luas di Myanmar.

"Dokumen yang disebut RUU itu termasuk beberapa klausul yang melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, perlindungan data dan privasi, dan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia lainnya di ruang daring," kata pernyataan dari kelompok tersebut, yang ditandatangani oleh lebih dari 150 organisasi.

(Baca juga: Shock, Pembeli Ini Terkejut Beli Ayam Goreng Bentuk Mr.P)

Adapun tujuan RUU termasuk melindungi publik serta mencegah kejahatan dan penggunaan teknologi elektronik yang merugikan negara atau stabilitas negara.

Dalam salinan yang diduga RUU keamanan dunia maya itu, tertera aturan bahwa penyedia internet harus mencegah atau menghapus konten yang dianggap "menyebabkan kebencian, menghancurkan persatuan dan ketenangan", juga konten yang dapat menjadi "berita atau rumor yang tidak benar" atau tidak sesuai dengan budaya Myanmar, seperti pornografi.

Juru bicara perusahaan internet Myanmar Net dan operator seluler Telenor mengatakan mereka tidak tahu tentang RUU yang diusulkan itu.

Diketahui, beberapa hari setelah merebut kekuasaan, penguasa militer Myanmar melarang Facebook, Twitter dan platform media sosial lainnya yang dimanfaatkan para pengguna untuk menyampaikan kritik terhadap kudeta.

(Baca juga: China Dikabarkan Membangun Tentara Super, yang Tahan Sakit dan Tak Punya Rasa Takut)

Pihak junta Mynmar memblokir internet selama sehari, tetapi langkah itu tidak menghentikan aksi protes terbesar dalam lebih dari satu dekade untuk menentang kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer negara itu.

Kelompok masyarakat sipil menuduh pihak junta Myanmar membuat rancangan undang-undang itu untuk membatasi mobilisasi lawan-lawannya.

Myanmar adalah salah satu negara paling terisolasi di dunia di bawah pemerintahan junta antara 1962 hingga 2011. Pada 2011, pemerintah semisipil memulai liberalisasi.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini