Facebook Blokir Militer Myanmar Terkait Kekerasan Pasca Kudeta
SINGAPURA - Facebook telah melarang militer Myanmar menggunakan media Facebook dan Instagram efektif dengan segera, sementara demonstrasi massa yang berlangsung berminggu-minggu terus berlanjut di negara Asia Tenggara itu setelah militer merebut kekuasaan.
"Peristiwa sejak kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya larangan ini. Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw (tentara Myanmar) menggunakan Facebook dan Instagram terlalu besar," kata Facebook dalam pernyataan.
BACA JUGA: Bertemu Menlu Myanmar, Menlu RI Tekankan Pentingnya Keselamatan Rakyat
Tentara merebut kekuasaan bulan ini setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November, yang dimenangi oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Militer kemudian menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai.
Sedikitnya tiga pengunjuk rasa dan satu polisi tewas dalam kekerasan selama demonstrasi.
Raksasa teknologi Amerika Serikat itu mengatakan akan melarang semua "entitas komersial yang terkait dengan Tadmadaw" untuk beriklan di medianya.
Keputusan untuk melarang tentara Myanmar dipicu "pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah dan risiko yang jelas dari kekerasan yang diprakarsai militer untuk masa depan di Myanmar", serta sejarah berulangnya tentara melanggar aturan Facebook, termasuk sejak kudeta, kata Facebook.
BACA JUGA: Upayakan Penyelesaian Krisis Politik, Menlu Myanmar Terbang ke Thailand
Pemerintah militer belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Facebook banyak digunakan di Myanmar dan telah menjadi salah satu cara junta berkomunikasi dengan masyarakat, meskipun militer secara resmi sempat melarang media sosial tersebut pada hari-hari awal kudeta.
Facebook dalam beberapa tahun terakhir telah terlibat dengan aktivis hak-hak sipil dan partai politik demokratis di Myanmar dan melawan militer setelah menghadapi kritik internasional karena gagal menahan kampanye kebencian daring.
