Misi Diplomatik Myanmar Memberontak Terhadap Junta Militer

Rahman Asmardika, Okezone · Jum'at 05 Maret 2021 11:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 05 18 2372779 misi-diplomatik-myanmar-memberontak-terhadap-junta-militer-rI061dPXUw.jpg Foto: Reuters.

NEW YORK – Misi diplomatik Myanmar memberontak, menunjukkan perlawanan terhadap junta militer menyusul jatuhnya puluhan korban jiwa selama demonstrasi anti-kudeta di negara itu.

Perwakilan Myanmar untuk PBB pada Kamis (4/3/2021) mengonfirmasi Duta Besar Kyaw Moe Tun sebagai wakil tetap negara itu di PBB, setelah penggantinya, yang ditunjuk junta, mengundurkan diri. Junta militer Myanmar memecat Dubes Kyaw pada Sabtu (27/2/2021) setelah dia berbicara di Majelis Umum PBB mendesak negara-negara menggunakan "cara apa pun yang diperlukan" untuk membatalkan kudeta.

BACA JUGA: AS Blokir Upaya Junta Myanmar Tarik Dana Rp14 Triliun dari Bank Sentral AS

Sementara itu kedutaan besar Myanmar untuk Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan mengecam kematian warga sipil dalam demonstrasi antikudeta dan menyerukan pihak berwenang untuk "menahan diri sepenuhnya". Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan apakah kedutaan masih mewakili junta militer atau tidak.

Seorang diplomat di kedutaan juga mengundurkan diri dan setidaknya tiga orang yang lain dalam postingan di media sosial mereka menyatakan bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil melawan pemerintah militer.

Laporan mengenai sikap misi diplomatik Myanmar ini dipandang sebagai berita baik oleh para aktivis pro-demokrasi yang merencanakan lebih banyak demonstrasi menentang kudeta pada Jumat (5/3/2021).

BACA JUGA: KBRI Yangon: Myanmar Siaga II, Hindari Bepergian Termasuk ke Tempat Kerja

“Ini adalah dorongan bagi kami yang akan turun ke jalan besok,” tulis pengguna Facebook U Zay Yan, menanggapi berita tersebut sebagaimana dilansir Reuters.

AS dilaporkan telah memblokir dana sebesar USD1 miliar dari Bank Sentral Myanmar sebagai langkah baru untuk menekan junta militer. Sebelumnya, Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap pemimpin militer dan konglomerat Myanmar terkait krisis yang terjadi di negara itu.

Kepala komisi hak asasi manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet menuntut pasukan keamanan menghentikan apa yang dia sebut sebagai "tindakan keras kejam mereka terhadap pengunjuk rasa damai." Bachelet mengatakan lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini