Kudeta Myanmar, Dua Anak Pemimpin Militer dan 6 Perusahaan Masuk "Daftar Hitam"

Susi Susanti, Koran SI · Kamis 11 Maret 2021 09:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 11 18 2375992 kudeta-myanmar-dua-anak-pemimpin-militer-dan-6-perusahaan-masuk-ke-daftar-hitam-iMSr7Yvws6.jpg Poster Jenderal Min Aung Hlaing dibakar warga Myanmar di India yang antikudeta militer (Foto: Reuters)

WASHINGTON- Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi pada dua anak pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing dan enam perusahaan yang mereka kendalikan sebagai respon atas kudeta militer 1 Februari dan aksi pembunuhan para pengunjuk rasa.

Melalui pernyataan yang dirilis pada Rabu (10/3), Departemen Keuangan AS mengatakan mereka memasukkan Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon ke daftar hitam. Keduanya adalah anak-anak panglima tertinggi Myanmar yang memimpin kudeta dan mengangkat dirinya sebagai kepala Dewan Administrasi Negara yang berkuasa.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan lebih banyak tindakan hukuman dapat menyusul, dan mengutuk penahanan lebih dari 1.700 orang dan serangan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap pengunjuk rasa tak bersenjata yang diperkirakan telah menewaskan sedikitnya 53 orang.

(Baca juga: Tidak Datang Saat Suntik Vaksin Covid-19, Wanita Ini Ditemukan Tewas di Rumahnya, Diduga Kematian Lebih dari 12 Tahun Lalu)

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang memicu kekerasan dan menekan keinginan rakyat," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Enam perusahaan Myanmar yang masuk daftar hitam Washington termasuk A&M Mahar, yang dikendalikan oleh Aung Pyae Sone, putra sang jenderal. Kelompok kampanye Justice for Myanmar mengatakan A&M menawarkan perusahaan farmasi asing akses ke pasar Myanmar dengan mendapatkan persetujuan dari Food and Drug Administration Myanmar.

Langkah ini adalah langkah terbaru dari serangkaian tindakan hukuman yang diambil oleh Washington terhadap militer Myanmar atas kudeta yang mereka lakukan. AS sebelumnya telah membekukan aset AS dari mereka yang masuk daftar hitam dan umumnya melarang orang AS untuk berurusan dengan mereka.

(Baca juga: India Akan Beli Drone Bersenjata Pertama dari AS Seharga Rp43 Triliun untuk Lawan China dan Pakistan)

Justice for Myanmar mengatakan pada Januari lalu jika Min Aung Hlaing, yang telah menjadi panglima tertinggi sejak 2011, telah "menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya, yang mendapat keuntungan dari akses mereka ke sumber daya negara dan impunitas total militer".

Sementara itu, Direktur advokasi Asia di Human Rights Watch, John Sifton, memuji langkah Departemen Keuangan yang secara langsung menyentuh kekayaan Min Aung Hlaing, tetapi menyerukan tindakan yang lebih kuat.

"Ini bukan jenis tindakan hukuman yang kami yakini akan mengarah pada perubahan perilaku. Kami merekomendasikan mereka fokus pada aliran pendapatan yang sedang berlangsung yang jauh lebih besar dan jika diputus akan jauh lebih menyakitkan bagi militer sebagai sebuah institusi," kata Sifton, mengacu pada pendapatan migas yang dihasilkan oleh proyek yang melibatkan perusahaan internasional.

AS sejauh ini menahan diri dari menjatuhkan sanksi terhadap konglomerat militer Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited. Kedua perusahaan itu diketahui digunakan oleh militer untuk mengendalikan sebagian besar ekonomi negara.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini