Demokrat: UU Parpol Tegaskan Anggota Partai yang Dipecat Tak Dapat Bentuk Kepengurusan
JAKARTA - Polemik soal keabsahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, terus bergulir. Baik kubu KLB maupun kubu Partai Demokrat pimpinan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saling berbalas argumen.
Kali ini, Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto membeberkan fakta baru. Dia mengutip ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), bahwa anggota partai yang berhenti atau diberhentikan tidak bisa membentuk kepengurusan di parpol yang sama.
Hal ini disampaikan Didik dalam cuitannya, @DidikMukrianto, Senin (15/3/2021).
“Pasal 26 ayat (1) UU 2 Th 2008 tentang Parpol, sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Th 2011, menjelaskan bahwa Anggota Partai yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama,” cuit Didik.
Baca juga: AHY Tunjuk Bambang Widjojanto Jadi Kuasa Hukum, Kubu Moeldoko: Perang Berlanjut
Oleh karena itu, Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR itu menegaskan, semakin mudah menilai keabsahan kepengurusan hasil KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat.
“Semakin mudah menilai pertemuan Deli Serdang yang diklaim KLB sah atau tidak,” sambung Didik dalam cuitannya lagi.
Baca juga: Pengamat: Jika Moeldoko Kalah Lawan AHY, Dia Kalah Banyak
Dalam cuitannya, Didik pun melampirkan tangkapan layar yang berisi 8 halaman kajiannya mengenai keabsahan acara yang diklaim KLB Partai Demokrat itu.
Dia pun mengutip sejumlah Pasal dalam UU Parpol, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 34/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
