Kudeta Myanmar, Thailand Tingkatkan Patroli Perbatasan Hadapi Gelombang Pengungsi
MAE SOT - Ratusan orang dilaporkan telah meninggalkan kota-kota Myanmar sejak kudeta militer bulan lalu dan berlindung di daerah-daerah yang dikuasai oleh milisi etnis di perbatasan Thailand.
Pihak berwenang Thailand bersiap menghadapi gelombang pengungsi dan telah menyisihkan daerah untuk menampung lebih dari 43.000 orang di distrik Mae Sot.
Kolonel tentara Thailand Prasan Henprasert mengatakan patroli perbatasan telah ditingkatkan.
"Jika ada bentrokan maka kami harus menilai situasi dan menyiapkan daerah," katanya.
"Berdasarkan pengalaman kami, banyak orang mungkin menyeberang dan kembali ketika situasinya lebih aman karena mereka memiliki rumah di sisi lain,” lanjutnya.
Sementara itu, seorang pejabat dari Persatuan Nasional Karen (KNU), yang telah memerangi tentara Myanmar selama beberapa dekade, mengatakan hampir seribu orang berlindung di dalam wilayah yang dikuasai KNU.
"Ratusan orang sekarang berada di daerah kami," kata Padoh Saw Taw Nee, kepala urusan luar negeri KNU, dalam sebuah wawancara.
"Beberapa adalah pemimpin pemogokan, beberapa terlibat dalam CDM (pembangkangan sipil), staf pemerintah ... pembelot polisi dan militer dan kemudian juga beberapa anggota parlemen (anggota parlemen) dan dokter,” terangnya.
Dia mengatakan sejumlah orang juga mencari perlindungan lebih jauh ke utara, di perbatasan dengan negara bagian Shan, di wilayah yang dikuasai oleh milisi etnis lain.
Lebih dari dua lusin kelompok etnis bersenjata aktif di perbatasan Myanmar, dan KNU termasuk di antara mereka yang mengutuk kudeta tersebut dan berjanji untuk mendukung perlawanan.
Padoh Saw Taw Nee mengatakan perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah sebelum kudeta menjadi "lumpuh".
(Baca juga: Hotel Boneka Seks Ditutup Polisi, Pelanggan Masih di Dalam)
"Kami sangat mendukung gerakan CDM dan demonstrasi rakyat," katanya. Dia menyerukan agar Myanmar menjadi federasi demokratis.
Terkait hal ini, seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok hak-hak sipil di Myanmar, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 217 orang dalam tindakan keras mereka terhadap oposisi terhadap kudeta.
(Susi Susanti)
