Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, menilai ada dukungan power terhadap pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut). KLB tersebut telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
"Apabila menteri hukum memberikan SK kepada pengurus versi KLB Sumut, itu artinya dukungan power," ujar Andi Nurpati yang merupakan loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Loyalis AHY lainnya yang merupakan Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto menilai, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly harus menolak mengesahkan pengurus hasil KLB di Sibolangit itu.
"Kenapa? Karena Hasil Kongres V tahun 2020 termasuk AD/ART dan susunan kepengurusan sudah disahkan oleh Kemenkumham, dan demi hukum Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing isi maupun struktural kepengurusannya," kata Didik Mukrianto saat dihubungi terpisah.
(Sazili Mustofa)