Partai Politik Diminta Jadi Lembaga Ideologis & Pilar Demokrasi
Pengamat komunikasi politik Aat Surya menambahkan, penunjukkan pengurus partai harus bersifat inklusif, bukan eksklusif dan tidak melibatkan keluarga. “Jangan pula mengandalkan sosok kharismatik. Dengan begitu, akan menjadi partai politik yang modern dan kuat secara sistem dan kelembagaan,” jelas Aat.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Asosiasi Profesi Hukum Indonesia Laksanto Utomo memaparkan, konflik yang terjadi di Demokrat diduga karena adanya cacat prosedur dalam perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (ad/art) tahun 2020.
Laksanto mengatakan, penggagas kongres luar biasa (KLB) Demokrat menilai ad/art Demokrat tahun 2020 tidak demokratis karena menghilangkan kesempatan kader untuk menjadi pejabat tinggi partai dan terdapat dominasi kekuasaan majelis tinggi yang melampaui ketua umum dan suara anggota.
“Dari beberapa data yang ditemukan, ad/art Demokrat 2020 diduga rigid dan tidak logis. Bahkan, penunjukkan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat versi KLB dinilai sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ad/art Demokrat tahun 2005,” tutur Laksanto.
(Fakhrizal Fakhri )
