Paspor Vaksin Covid-19 Dinilai Berpotensi Timbulkan Diskriminasi
Ia menjelaskan, paspor vaksin sebenarnya sudah pernah diberlakukan oleh Afrika Selatan, ketika negara tersebut mengalami sebuah endemik demam kuning atau yellow fever, sehingga pendatang yang akan mengunjungi negara tersebut disyaratkan untuk divaksin agar terhindar dari virus yang menyebabkan penyakit demam kuning, untuk mendapatkan kekebalan.
“Betul, situasinya tergantung, pada saat situasi pandemi ini tentunya selain syarat vaksinasi, juga kita tetap melakukan pemeriksaan PCR dan melakukan karantina,” tuturnya.
Sementara itu, Ahli Epidemiologi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman secara pribadi tidak menyetujui paspor vaksin Covid-19 dijadikan prasyarat untuk melakukan perjalanan internasional di masa pandemi.
Hal tersebut, katanya, karena jumlah vaksin Covid-19 sampai saat ini masih sangat terbatas, dan bahkan masih ada orang yang tidak bisa mengakses vaksin tersebut. Dengan begitu, kesetaraan, keadilan menjadi hilang sehingga terjadi diskriminasi.
“Berbeda kalau misalnya vaksin sudah tersedia di mana-mana, bisa diakses dan gratis nah itu boleh paspor vaksin. Karena akhirnya akan ada warga negara lain yang punya hak lebih dibanding warga negara lain, padahal warga negara lain itu bukan gak mau divaksin, tapi tidak ada vaksinnya. Ini yang berbahaya. Secara global ini akan menimbulkan ketidaksetaraan, ketika katakanlah secara global vaksinasi ini masih belum sampai bahkan 10 persen dari total penduduk dunia, jadi ini berbahaya sekali ide seperti ini,” ujar Dicky kepada VOA.
