Kamus Sejarah Indonesia Kemendikbud Disebut Tak Layak Jadi Rujukan
JOMBANG - Pengurus Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menilai softcopy Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan Jilid II yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak layak untuk dijadikan rujukan.
"Naskah tersebut sama sekali tidak layak dijadikan rujukan bagi praktisi pendidikan dan pelajar Indonesia, karena banyak berisi materi dan framing sejarah yang secara terstruktur dan sistematis telah menghilangkan peran Nahdlatul Ulama dan para tokoh utama Nahdlatul Ulama, terutama peran Hadlratus Syekh Hasyim Asy'ari," kata Bagian Humas Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang Nur Hidayat di Jombang, Selasa 20 April 2021.
Ia mengungkapkan, di antara framing sejarah yang telah menghilangkan peran Nahdlatul Ulama dan para tokoh utama Nahdlatul Ulama tersebut adalah dengan tidak adanya lema Nahdlatul Ulama dan KH Hasyim Asy'ari dalam Jilid I dan Jilid II Kamus Sejarah Indonesia itu.
Lebih lanjut, ia mengatakan jika dicermati lebih dalam, narasi yang dibangun dalam kedua jilid Kamus Sejarah Indonesia tersebut juga tidak sesuai dengan kenyataan sejarah, karena cenderung mengunggulkan organisasi tertentu dan mendiskreditkan organisasi yang lain.
"Hal ini menunjukkan bahwa naskah tersebut tidak layak menjadi rujukan para praktisi pendidikan dan pelajar Indonesia. Di luar itu, banyak kelemahan substansial dan redaksional yang harus dikoreksi dari konten Kamus Sejarah Indonesia tersebut," tegas dia.
Sejarah sebuah bangsa, tambah dia, sangat penting untuk membangun peradaban di masa yang akan datang.
"Tidak ada satu bangsa yang menjadi besar tanpa memahami dan mempelajari sejarah leluhurnya. Karena itu, penulisan sejarah yang jujur merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa," kata dia.
Baca Juga : KH Hasyim Asyari Tidak Ada di Buku Sejarah Kemendikbud, Haikal Hasan: Ada Apa Ini?
Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, kata dia, menuntut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menarik kembali naskah tersebut dan meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia.
"Pesantren Tebuireng menuntut agar menarik kembali naskah itu dan meminta maaf atas kecerobohan, kelalaian dalam penulisan kamus sejarah tersebut," pungkas dia.
