Terlambat Kirim Vaksin Covid-19, Uni Eropa Gugat Vaksin AstraZeneca

Dalam sebuah pernyataan untuk merespon hal itu, AstraZeneca mengatakan sudah "sepenuhnya patuh" dengan kesepakatan yang diteken bersama Uni Eropa, dan berharap untuk menyelesaikan sengketa ini secepatnya.

"Menyusul penemuan ilmiah yang belum pernah terjadi sebelumnya, negosiasi yang sangat rumit, dan tantangan manufaktur, perusahaan kami akan mengirim hampir 50 juta dosis ke negara-negara Eropa pada akhir April, sejalan dengan perkiraan kami," kata perusahaan Inggris-Swedia itu.

"Kami telah membuat kemajuan untuk mengatasi tantangan teknis, dan hasil produksi kami meningkat, tapi siklus produksi dari vaksin ini sangat panjang, yang artinya peningkatan ini membutuhkan waktu untuk menghasilkan vaksin jadi," tulis pernyataan tersebut.

AstraZeneca sebelumnya mengatakan kontrak tersebut telah mewajibkan perusahaan itu untuk melakukan "upaya terbaik" guna memenuhi permintaan Uni Eropa, tanpa memaksanya untuk mengikuti jadwal tertentu.

Sementara itu, juru bicara untuk Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada media jika dirinya tidak mengetahui banyak mengenai langkah hukum Uni Eropa tersebut. Dia mengatakan AstraZeneca telah menjadi "mitra besar yang sangat kuat bagi Inggris dan pada kenyataannya, secara global, atas pekerjaan yang mereka lakukan."

Di bawah kontrak tersebut, tindakan hukum apa pun harus diselesaikan oleh pengadilan di Belgia, yang merupakan markas Uni Eropa

Awalnya, Uni Eropa berencana menggunakan AstraZeneca sebagai vaksin utama untuk program penyuntikan. Namun karena jumlahnya belum mencukupi, perhimpunan negara itu kini bergantung pada vaksin Pfizer-BioNTech.

Meskipun pasokan vaksin mengalami keterlambatan, Uni Eropa masih menargetkan "minimal 70% dari total jumlah penduduk dewasa" sudah menerima setidaknya dosis pertama vaksin virus corona pada musim panas tahun ini.

Adapun Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan membagikan 60 juta dosis vaksin AstraZeneca kepada negara lainnya, saat vaksin ini sudah tersedia. Vaksin sudah bisa dieskpor dalam beberapa bulan mendatang setelah mengantongi izin otoritas setempat, menurut laporan kantor berita AP.