Undang Undang di 20 Negara Membebaskan Pelaku Pemerkosaan Menikah dengan Korbannya

Agregasi BBC Indonesia, · Minggu 02 Mei 2021 13:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 02 18 2404289 undang-undang-di-20-negara-membebaskan-pelaku-pemerkosaan-menikah-dengan-korbannya-gQSoATVqsZ.jpg Demontrasi menolak pelaku pemerkosa boleh menikahi korban di Maroko.(Foto:Getty Image)

Para aktivis dari LSM Abaad di Lebanon memprotes UU yang memungkinkan pemerkosa terbebas dari jeratan hukum bila ia menikahi korban. Peraturan itu dicabut pada 2017.

Dima Dabbous, Direktur Equality Now untuk Timur Tengah dan Afrika yang kajiannya diungkap dalam laporan UNFPA, menyatakan undang-undang itu menggambarkan budaya "yang beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya dan bahwa mereka adalah properti keluarga. Ini pendekatan kesukuan yang kuno terkait seksualitas dan martabat yang disalah artikan."

Dabbous menambahkan, bahwa "sangat sulit mengubah [undang-undang ini], tetapi bukan suatu yang tidak mungkin."

Ia mengatakan undang-undang di Moroko dicabut menyusul kemarahan banyak orang setelah seorang remaja bunuh diri karenan dipaksa menikah dengan pemerkosanya. Yordania, Palestina, Lebanon dan Tunisia mengikuti langkah itu. Tetapi, Kuwait masih mengizinkan pelaku untuk menikahi korbannya dengan izin wali.

Di Rusia, bila pelaku telah berusia 18 tahun dan melakukan perkosaan terhadap perempuan berusia 16 tahun, pelaku bebas dari hukum bila ia menikahinya.

Di Thailand, perkawinan dianggap sebagai penyelesaian untuk kasus perkosaan bila pelaku berusia di atas 18 tahun dan korban berusia di atas 15 tahun, bila korban "setuju" dan bila pengadilan memberikan izin pernikahan itu.

Undang-undang dan praktik yang tidak mengindahkan hak perempuan banyak terjadi dan sulit diberantas, kata UNFPA.

Badan PBB ini melaporkan ada 43 negara yang tidak memiliki hukum mengkriminalkan perkosaan bagi pasangan yang telah menikah. Kasus bunuh diri Amina di Moroko memicu protes besar dan berujung pada dicabutnya UU yang memungkinkan pelaku menikahi korban.

Praktik ini harus dihentikan

Laporan yang memusatkan pada otonomi tubuh - kemampuan untuk membuat pilihan terkait kekerasan - menunjukkan hampir setengah perempuan (45%) yang telah menikah di 57 negara tidak memiliki hak untuk mengatakan ya atau tidak terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi atau mencari fasilitas kesehatan.

Di Mali, Niger dan Senegal, situasinya lebih memprihatinkan. Kurang dari satu dari 10 perempuan yang bisa membuat keputusan terkait kesehatan, kontrasepsi dan hak untuk menolak berhubungan seks dengan pasangan mereka.

"Fakta bahwa hampir setengah perempuan tidak dapat membuat keputusan sendiri apakah mereka bisa menolak pasangannya untuk berhungan seks, menggunakan kontrasepsi atau mencari fasilitas kesehatan untuk dirinya sendiri, harus membuat kita semua marah," kata Kanem.

"Pada dasarnya, ratusan juta perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Hidup mereka diatur oleh orang lain," tambahnya.

Lebih dari 30 negara membatasi kebebasan perempuan untuk tidak keluar rumah,sementara bagi mereka yang cacat, peluang mereka menjadi sasaran serangan seksual, hampir tiga kali lipat lebih tinggi.

Pendidikan merupakan kunci dalam mengatasi masalah ini, menurut laporan PBB tersebut. Tetapi undang-undang harus diganti dan keseteraan hak perlu ditingkatkan.

"Tak adanya hak atas tubuh merupakan pelanggaran hak dasar perempuan yang memperkuat ketidakadilan dan mengabadikan kekerasan akibat diskriminasi gender," kata Kanem.

"Praktik ini menghacurkan semangat (hidup) dan harus dihentikan," tutupnya.

(saz)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini