279 Juta Data WNI di BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Kemenhan Ikut Usut
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bakal ikut mengusut kasus dugaan bocornya data 279 juta warga begara Indonesia (WNI) di BPJS Kesehatan.
Kabid Jaminan Keamanan pusat Pertahanan Siber (Pushansiber) Kemenhan, Kolonel Sus Trisatya Wicaksono menjelaskan, pengusutan antara kementerian/lembaga (K/L) ini untuk bertujuan untuk menyelesaikan adanya isu tersebut.
"BPJS kesehatan dan K/L terkait termasuk Kemenhan akan sama-sama selesaikan masalah ini scepatnya," kata Trisatya dalam jumpa pers virtual, Jakarta, Selasa (25/5/2021).
Ia menjelaskan, keterlibatan pihaknya untuk mengusut dugaan kebocoran itu lantaran adanya kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Apalagi, di lembaga yang menjamin kesehatan nasional itu juga terdapat data anggota Kemenhan dan TNI.
"Kemudian kami Kemenhan sangat berkepentingan dengan masalah tersebut sehubungan adanya kerjasama operasi yang sudah berjalan antara Kemenhan dan BPJS terkait data anggota Kemhan maupun TNI yang terdaftar di BPJS," ujar Trisatya.
Di sisi lain, Trisatya menilai, langkah BPJS Kesehatan yang melakukan laporan ke pihak berwenang atau kepolisian sudah tepat.
"Langkah BPJS Kesehatan untuk melaporkan kasus penawaran data di forum online ini kepada pihak berwenang begitu isu ini muncul sudah sangat tepat," ucap Trisatya.
Sementara itu, Kemenhan mengimbau seluruh masyarakat khususnya peserta BPJS untuk tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian ini kepada pihak terkait. Sampai saat ini, kata Trisatya, BPJS Kesehatan masih terus melindungi data diri dari masyarakat yang terdaftar.
Baca Juga : BPJS Kesehatan Lakukan Investigasi Kumpulkan Bukti Peretasan Data
"Kami menyatakan mohon masyarakat tetap tenang karena kami dan BPJS Kesehatan berupaya semaksimal mugkin untuk lindungi data peserta jaminan kesehatan nasional," kata Trisatya.
