Naftali Bennett, Calon Perdana Menteri Israel yang Tak Akui Adanya Negara Palestina
SEJUMLAH partai oposisi Israel telah mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru yang bakal menjadikan politisi sayap kanan, Naftali Bennett, sebagai perdana menteri. Kesepakatan itu praktis juga akan mengakhiri 12 tahun kekuasaan Benjamin Netanyahu.
Yair Lapid, pemimpin Partai Yesh Atid, mengumumkan koalisi yang terdiri dari delapan faksi telah dibentuk. Salah satu faksi tersebut adalah Partai Raam yang mengusung kepentingan komunitas Muslim Arab.
BACA JUGA: Israel Minta Rp14,3 Triliun ke AS untuk Pulihkan Iron Dome
Media-media di Israel menampilkan sebuah foto Lapid, Bennett, dan Mansour Abbas selaku pemimpin Partai Raam, sedang menandatangani kesepakatan koalisi yang dikira mustahil oleh banyak kalangan.
Dalam pernyataannya, Abbas mengatakan: "Keputusan ini sulit dan ada pertimbangan penting untuk mencapai kesepakatan."
Menurutnya, "ada banyak hal dalam kesepakatan ini dibuat demi faedah masyarakat Arab".
Adapun Lapid, dalam suratnya kepada Presiden Reuven Rivlin, menyebutkan dirinya akan mengepalai pemerintahan baru Israel bersama Bennett. Lapid juga mengatakan dirinya akan menjadi perdana menteri Israel menggantikan Bennett pada 27 Agustus 2023.
Meski demikian, sebelum pemerintahan baru ini dilantik, seluruh 120 anggota parlemen Israel atau Knesset harus melakoni pemungutan suara. Jika koalisi tersebut gagal memenangi suara mayoritas, ada risiko rakyat Israel harus mengikuti pemilu untuk kelima kalinya dalam dua tahun.
BACA JUGA: Oposisi Israel Umumkan Pemerintahan Baru, Siap Gulingkan Netanyahu
Partai Likud pimpinan Netanyahu sejatinya memenangi mayoritas kursi dalam pemilu Maret lalu, namun Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan setelah diberikan mandat.
Menanggapi pembentukan koalisi pemerintahan baru bentukan Lapid, dia menyebut koalisi tersebut "penipuan abad ini" yang akan membahayakan negara dan rakyat Israel.
Naftali Bennett telah lama memendam ambisi menjadi perdana menteri Israel. Namun tak disangka kesempatan itu akhirnya datang walau partai bentukannya, Yamina, hanya memenangi tujuh kursi dalam pemilihan umum lalu.
