Membangkitkan Kesadaran Beretika dalam Pemerintahan Indonesia
PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK dan PEWARISAN NILAI-NILAI BAGI KELANJUTAN HIDUP BERBANGSA
Ini adalah tahapan akhir dari sirkulasi kekuasaan negara dan pemerintahan yang bisa berlangsung secara reguler (dalam sistem demokrasi) atau irreguler (dalam sistem nondemokratis). Sirkulasi itu secara alamiah pasti terjadi dengan berbagai variannya mengikuti kondisi masing-masing negara. Di negara-negara demokrasi pertanggung jawaban politik adalah tahapan yang menampilkan puncak prestasi seorang pemimpin negara dan pemerintahan. Di tahap ini seorang pemimpin akan dinilai pencapaiannya selama mengemban amanah jabatan. Dari pertanggung jawaban itu seseorang pemimpin akan kembali ke masyarakat dengan kepala tegak (kalau dinilai berhasil) atau kepala merunduk malu (kalau dinilai gagal). Dalam sistem demokrasi kegagalan kepemimpinan tidak selalu menyebabkan seorang pemimpin dibenci atau diisolasi.
Kecuali kegagalan itu disebabkan sesuatu yang bersifat scandalous atau sesuatu yang bersifat kejahatan pidana (crime). Etika pemerintahan tidak selalu menempatkan kegagalan sebagai kesalahan tak termaafkan. Jika kesalahan itu bisa dijelaskan sebab-sebabnya secara objektif, masyarakat demokratis akan mampu memaafkannya. Bahkan banyak kasus yang menunjukkan seseorang figur yang pernah dinilai gagal dalam suatu masa kepemimpinan bisa kembali memimpin secara lebih baik pada kesempatan atau tempat yang lain. Etika dalam demokrasi membuka ruang untuk recovery kepemimpinan seseorang yang pernah dianggap gagal.
Situasinya berbeda jika kegagalan itu terjadi dalam sistem otoriter. Di sana, kegagalan adalah sebuah aib besar, tidak menjadi soal apa pun penyebabnya. Dalam sistem ini kegagalan wajib dihukum dan itulah akhir karir seorang pemimpin. Pertanggung jawaban politik juga bisa dimaknai sebagai rujukan inspiratif bagi calon-calon pemimpin generasi berikutnya. Mereka bisa belajar tentang sukses dan gagal secara objektif.
Pemimpin pemerintahan yang sukses seringkali dijadikan role model oleh generasi muda. Pemimpin pemerintahan yang gagal dijadikan acuan pembelajaran, juga baik untuk dipelajari demi menghindari terulangnya kegagalan yang sama. Para penulis sejarah akan mencatat warisan apa yang ditinggalkan seorang pemimpin bagi bangsa dan negaranya. Biasanya hal ini merujuk pada prestasi besar yang pernah dipersembahkan seorang pemimpin kepada bangsanya dan atau kegagalan fatal yang pernah dilakukan seorang pemimpin dalam masa kekuasaanya. Prestasi atau kegagalan itu disebut warisan atau legacy dari seorang pemimpin jika apa yang diwariskannya itu membekas dan berpengaruh positif atau negatif pada kondisi negara dan rakyat secara signifikan.
Legacy yang positif itu terlihat misalnya pada penguatan nasionalisme, perbaikan kesejahteraan rakyat, kemajuan teknologi, harmoni sosial, displin masyarakat, ketaatan hukum, berkurangnya korupsi, menguatnya demokrasi, penegakan HAM, penghapusan hukuman mati, menurunnya kriminalitas dan prestasi lainnya yang membekas dalam benak masyarakat.
Adapun legacy yang negatif termasuk manajemen pemerintahan yang rusak, kebijakan politik, sosial, ekonomi, keuangan, penegakan hukum yang amburadul, yang semua itu secara kumulatif memelihara ketidak-adilan sosial, ekonomi, hukum dan politik. Semakin parahnya disharmoni sosial, dan rusaknya persatuan bangsa akibat suburnya rasa kebencian antar golongan, ras, suku.dan pemeluk agama dapat menjadi legacy negatif yang menggiring suatu bangsa ke jurang kehancuran. Semua ini bisa terjadi akibat bencana kevakuman etik yang secara berkepanjangan melanda suatu negara dan pemerintahan.
(Sazili Mustofa)
