Ketua DPD RI Dorong Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Kalbar
PONTIANAK - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan dukungan terhadap penggunaan sumber daya energi dalam skala besar di Kalimantan Barat, termasuk energi nuklir. Oleh karena itu ia mendorong agar pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kalbar segera direalisasikan.
Hal itu disampaikannya dalam Focus Grup Discussion di IAIN Pontianak, Senin (14/6/2021). Tema yang diangkat adalah Ketahanan Energi Nasional Dalam Mendukung Industrialisasi Pulau Kalimantan.
Bagi LaNyalla, energi nuklir merupakan terobosan baru. Mengingat Kalimantan Barat merupakan pusat industri nasional, lumbung pangan, pusat riset dan pendidikan serta memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi.
“Ini berkaitan juga dengan Ibukota Negara yang diputuskan oleh Pemerintah akan dibangun di Kalimantan Timur. Artinya untuk membangun sebuah kota baru juga akan memerlukan energi yang besar. Jika pembangkit listrik energi Nuklir sudah terbangun di Kalimantan Barat, energinya bisa disalurkan untuk kepentingan Ibukota Negara dan juga Pulau Kalimantan,” ujarnya.
Menurutnya, Energi Nuklir memiliki potensi yang bisa menyediakan energi dengan biaya efisien, handal, aman dan selamat.
Menurut LaNyalla, penggunaan energi nuklir sudah banyak digunakan oleh semua negara-negara maju. Selain menawarkan sumber energi tak terbatas, dalam penggunaannya dapat mengurangi polusi lingkungan dan volume kegiatan pengelolaan limbah, termasuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.
“Memang dalam keinginan untuk mengembangkan dan memanfaatkan Energi Nuklir kerap menjadi kontroversi. Reaktor nuklir diidentikkan dengan bahaya yang luar biasa. Padahal saat ini dengan kemajuan teknologi sudah sangat pesat dan pasti selalu mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan,” jelasnya.
Untuk diketahui, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) saat ini tengah melakukan studi tapak pendirian PLTN di Kalbar yang merupakan amanat dari pembangunan jangka menengah nasional fase keempat pemerintah. Studi tapak sendiri ditargetkan berlangsung hingga tahun 2024.
Hanya saja, BATAN hanya bertugas untuk menyiapkan lokasi. Untuk pembangunan, hal tersebut tergantung pemerintah. Oleh karena itu, LaNyalla menjelaskan, jangan ada alasan dan keragu-raguan lagi dalam pemanfaatan Energi Nuklir untuk pembangkit tenaga listrik guna memenuhi ketahanan energi dalam mendukung kesejahteraan rakyat.
“Jangan ada lagi perselisihan atau silang pendapat di antara kita. Inilah saatnya kita bersama-sama bergandengan tangan membangun Kalimantan Barat khususnya dan Pulau Kalimantan pada umumnya serta membangun Indonesia ke arah yang lebih baik,” ucap Senator Jawa Timur itu.
