Trump Tekan Depkeh AS Batalkan Kekalahannya dalam Pilpres

Agregasi VOA, · Rabu 16 Juni 2021 06:43 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 16 18 2425830 trump-tekan-depkeh-as-batalkan-kekalahannya-dalam-pilpres-LMzWCU2foK.jpg Mantan Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Dalam minggu-minggu terakhir masa pemerintahannya, mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan para pembantunya menekan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki keluhan tentang kecurangan pemungutan suara yang tidak berdasar dan untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan presiden, berdasarkan sejumlah dokumen yang baru diterbitkan hari Selasa (15/6).

Hampir lima bulan setelah meninggalkan jabatannya, Trump masih berpendapat dirinya dicurangi dalam pemilihan presiden akibat penyimpangan proses pemungutan suara.

Menurut Komite Pengawasan dan Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat AS, sebelum meninggalkan jabatannya, Trump, mantan Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows, dan seorang pengacara pribadinya, Kurt Olsen, berusaha meminta Departemen Kehakiman untuk menyelidiki dugaan penyimpangan pemungutan suara, yang lusinan kasusnya sudah lebih dulu ditolak pengadilan.

Akan tetapi, lembaga itu, yang pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Trump dipimpin oleh penjabat Jaksa Agung Jeffrey Rosen, menolak segala tuntutan Trump.

(Baca juga: Studi Terbaru: Virus Corona Sudah Merebak di AS Sejak Desember 2019)

“Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa Presiden Trump mencoba merusak badan penegak hukum negara kita dalam upayanya yang tak tahu malu untuk membalikkan hasil pemilu yang gagal ia menangkan,” kata Ketua Komite Carolyn Maloney, anggota Kongres asal New York dari Partai Demokrat.

Trump mengajukan tuntutan itu bahkan setelah Jaksa Agung William Barr, yang kala itu telah mengajukan pengunduran dirinya, sudah menyimpulkan pada 1 Desember bahwa “hingga saat ini, kami belum melihat tindak penipuan dalam skala yang bisa mengubah hasil pilpres.” Barr meninggalkan jabatannya pada 23 Desember dan digantikan Rosen yang sebelumnya duduk sebagai wakilnya.

(Baca juga: Beijing Desak NATO untuk Berhenti Besar-besarkan "Teori Ancaman China")

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini