Siapakah Ebrahim Raisi, Tokoh Garis Keras yang Akan Menjadi Presiden Baru Iran

Rahman Asmardika, Okezone · Senin 21 Juni 2021 12:15 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 21 18 2428369 siapakah-ebrahim-raisi-tokoh-garis-keras-yang-akan-menjadi-presiden-baru-iran-5pZEbdX8IR.JPG Calon Presiden Iran Ebrahim Raisi. (Foto: Reuters)

TEHERAN Ebrahim Raisi telah terpilih sebagai presiden Iran berikutnya menyusul kemenangan dalam pemilihan umum pada Jumat (18/6/2021). Pemimpin Lembaga Kehakiman itu akan memimpin Iran pada masa yang kritis bagi negara tersebut.

Raisi, (60 tahun), adalah seorang tokoh konservatif yang mendapat dukungan kuat dari kubu garis keras Iran yang dikenal dengan pidato ultrakonservatifnya yang berapi-api dan pernyataan serta gagasan yang sangat kontroversial.

BACA JUGA: Ebrahim Raisi Menangi Pilpres Iran

Dia adalah tokoh yang difavoritkan untuk menggantikan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei ketika ulama berusia 82 tahun itu nantinya meninggal dunia.

Seperti juga Ayatollah Khamenei, Raisi juga mengenakan sorban hitam, yang menandakan bahwa dia adalah seorang sayyid, keturunan dari Nabi Muhammad SAW.

Raisi lahir di Mashhad, timur laut Iran, yang merupakan kota pusat keagamaan bagi Muslim Syiah. 

Tumbuh dalam keluarga ulama, Raisi menerima pendidikan agama dan mulai menghadiri seminari di Qom ketika dia berusia 15 tahun. Di sana, dia belajar di bawah bimbingan beberapa cendekiawan terkemuka, termasuk Khamenei.

Pada 1979, Revolusi Islam pecah di Iran. Rakyat Iran yang tidak puas dengan pemerintahan Shah melakukan aksi yang menggulingkan Mohammad Reza Pahlavi.

BACA JUGA: Siapa pun Pemenang Pilpres, Iran Harap AS Patuhi Perjanjian Nuklir

Raisi yang saat itu menuntut ilmu di seminari konon ikut ambil bagian dalam beberapa peristiwa yang menyebabkan penggulingan Shah Iran dan mendirikan lembaga ulama baru di bawah pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Setelah Revolusi Islam, Raisi, yang mengklaim memiliki gelar PhD di bidang hukum bergabung dengan kantor kejaksaan di Masjed Soleyman di barat daya Iran.

Selama enam tahun berikutnya, ia menambah pengalamannya sebagai jaksa di beberapa yurisdiksi lain. Pada 1985 dia pindah ke Ibu Kota Teheran setelah ditunjuk sebagai wakil jaksa.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa Raisi terlibat dalam sebuah 'komisi kematian' setelah berakhirnya Perang Irak-Iran pada 1988. Komisi itu diyakini bertanggung jawab atas penghilangan dan eksekusi rahasia ribuan tahanan politik, demikian diwartakan Al Jazeera.

Ini membuat Raisi pada 2019 dijatuhi sanksi Amerika Serikat (AS) atas dugaannya dalam eksekusi massal yang diawasi komisi tersebut. Raisi akan menjadi Presiden Iran pertama yang menjadi sasaran sanksi AS.

Karier Raisi di kepemimpinan Iran terus menanjak setelah Ayatollah Khamenei menjadi pemimpin tertinggi negara pada 1989.

Dia kemudian memegang peran sebagai jaksa Teheran, kemudian mengepalai Organisasi Inspeksi Umum, dan kemudian menjabat sebagai wakil ketua hakim selama satu dekade hingga 2014, saat protes Gerakan Hijau pro-demokrasi 2009 berlangsung. 

Pada 2006, saat menjabat sebagai wakil ketua pengadilan, dia untuk pertama kalinya terpilih dari Khorasan Selatan ke Majelis Ahli, sebuah badan yang bertugas memilih pengganti pemimpin tertinggi jika dia meninggal. Dia masih memegang peran itu.

Raisi dipromosikan menjadi jaksa agung Iran pada 2014 dan tetap di posisi itu hingga 2016, ketika dia kembali menaiki tangga karier di luar sistem peradilan. Dia ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sebagai penjaga Astan-e Quds Razavi, bonyad besar, atau kepercayaan amal, yang mengelola tempat suci imam besar Syiah, Imam Ali bin Musa Al Ridha atau Imam Reza dan semua organisasi afiliasinya.

Dalam posisi itu, Raisi menguasai aset bernilai miliaran dolar dan menjalin hubungan dengan elit agama dan bisnis Mashhad, kota terbesar kedua di Iran.

Pada 2017, Raisi mencalonkan diri sebagai presiden untuk pertama kalinya dan menjadi kandidat utama melawan Rouhani, seorang moderat yang memperjuangkan keterlibatan dengan Barat dan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia yang mencabut sanksi multilateral sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir negara itu.

Namun, dia dan sekutunya Mohammad Bagher Ghalibaf, kalah dalam pemilihan itu dari Rouhani. Raisi hanya mengumpulkan kurang dari 16 juta suara atau 38 persen dalam pemilihan dengan jumlah pemilih 73 persen. Setelah kekelahan itu, pada 2019 dia diangkat sebagai hakim agung oleh pemimpin tertinggi.

Dalam posisi itu, sang pemimpin berusaha mengukuhkan citranya sebagai penentang keras korupsi. Dia mengadakan persidangan publik dan menuntut tokoh-tokoh yang dekat dengan pemerintah dan peradilan. 

Dia juga secara efektif memulai kampanye kepresidenannya dan melakukan perjalanan ke hampir semua 32 provinsi Iran. Dalam kunjungan-kunjungan itu, dia sering mengumumkan bahwa dia telah membawa kembali sebuah pabrik besardari ambang kebangkrutan, menggambarkan dirinya sebagai pejuang pekerja keras Iran dan meningkatkan bisnis lokal di bawah sanksi AS.

Raisi membawa tema itu ke dalam kampanyenya pada 2021, di mana ia membuat janji-janji terbatas karena terbukti tidak ada kandidat lain yang dapat mengajukan tantangan serius terhadap kepresidenannya di tengah situasi ekonomi yang buruk, jumlah pemilih yang rendah dan diskualifikasi yang luas dari kandidat reformis dan moderat. 

Setelah kemenangan dalam pemilihan kali ini, Raisi akan kembali menjabat sebagai Hakim Agung hingg Agustus saat masa jabatan Rouhani berakhir. Ini dikarenakan Rouhani tidak mengundurkan diri sebagai presiden saat kembali mencalonkan diri.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini