Presiden Baru Iran Enggan Bertemu Biden

Agregasi VOA, · Rabu 23 Juni 2021 05:22 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 23 18 2429394 presiden-baru-iran-enggan-bertemu-biden-XCwX8qVLvX.jpg Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi (Foto: Reuters)

IRAN - Iran baru saja memilih Ebrahim Raisi, sebagai  Presiden garis keras yang setia kepada pemimpin tertinggi negara itu. Raisi mengaku enggan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Raisi dapat menjadi kunci untuk menghidupkan kembali negosiasi dalam perjanjian nuklir Iran 2015. Akan tetapi, pemerintahan Biden yakin pemimpin tertinggi Iranlah yang berhak mengambil keputusan.

Ebrahim Raisi adalah Presiden terpilih Iran. Tokoh ultrakonservatif itu menang telak dalam pemilihan presiden dengan tingkat partisipasi pemilih terendah. Ketika ditanya apakah ia akan menemui Presiden AS Joe Biden, Raisi menjawab, “Tidak.”

AS dan lima negara lainnya tengah merundingkan sejumlah persyaratan baru dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015, tapi Raisi mengatakan bahwa program rudal Iran “tidak dapat dinegosiasikan.” Ia juga menyalahkan AS karena melanggar janji.

“Anda berkewajiban untuk mencabut sanksi dan Anda tidak melakukannya; kembali dan penuhilah komitmen Anda. Dan kepada negara-negara Eropa, menurut saya mereka seharusnya tidak terus ditekan oleh kebijakan Amerika,” ujarnya.

(Baca juga: Ebrahim Raisi Terpilih Jadi Presiden, Israel Rencanakan Serangan ke Iran)

Terkait hal ini, AS memiliki pendapatnya sendiri. “Dalam pandangan kami, ada seorang pengambil keputusan di Iran yang sampai sekarang belum berubah, ia adalah Pemimpin Tertinggi Iran,” terang Juru Bicara Gedung Putih, Jen Psaki.

Pemimpin Tertinggi Iran yang dimaksud Psaki adalah Ayatollah Ali Khamenei. Siapapun yang menjabat presiden bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi negeri itu.

Psaki menyebut pernyataan Raisi itu sebagai gertakan politik dan mengatakan bahwa sanksi-sanksi – yang diterapkan kembali oleh pemerintahan mantan Presiden Trump – merupakan bagian dari diskusi untuk menghidupkan kembali perjanjian internasional tersebut.

(Baca juga: Presiden Baru Iran Dukung Pembicaraan Nuklir, Tolak Bertemu Biden)

“Kami tentu paham seperti kita lihat dari negosiasi sebelumnya bahwa akan ada berbagai retorika yang diluncurkan untuk menanggapi kebutuhan politik di dalam negeri. Kami paham itu, tetapi fokus kami tetap pada negosiasi-negosiasi yang kami harap bisa berlanjut,” lanjutnya.

Ketika VOA bertanya kepada Juru Bicara Gedung Putih, Jen Psaki, tentang sanksi terhadap sang presiden-terpilih dan negaranya, Psaki memiliki komentar. “Presiden yang baru tentu saja akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di bawah pengawasannya. Ke depan, kami mendesak pemerintah Iran, terlepas siapapun yang berkuasa, untuk membebaskan tahanan politik, memperbaiki hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua warga Iran,” paparnya.

Raisi sendiri tengah dikenai sanksi AS akibat perannya sebagai tersangka dalam eksekusi ribuan tahanan politik pada 1988, meski ia menyebut dirinya sebagai “pembela hak asasi manusia” dalam konferensi persnya.

Sementara itu, mantan tahanan Iraj Mesdaghi menyebut sang Presiden terpilih, yang menjabat posisi Hakim Agung Iran, memimpin “panel hukuman mati.” “Ia memainkan peran yang sangat aktif dibandingkan dengan anggota komisi kematian lainnya,” ujarnya.

Raisi adalah anak didik pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pengamat memperkirakan ia tidak akan memerintah negaranya sendiri dan bahwa tantangan besar menantinya.

“Kursi kepresidenan berada di luar kapasitasnya. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis ekonomi Iran maupun JCPOA (The Joint Comprehensive Plan of Action atau perjanjian nuklir Iran, red.), yang merupakan masalah yang sangat kompleks dan sulit, bahkan mungkin tidak akan bisa dipecahkan,” ujar Farzaneh Roostaee, jurnalis Iran di Stockholm.

Tidak ada yang tahu kapan keenam kekuatan dunia – AS, Inggris, Rusia, Prancis, China dan Jerman – akan bertemu lagi untuk membahas perjanjian nuklir Iran. Penasihat keamanan nasional AS mengatakan masih ada kesenjangan yang lebar pada beberapa isu utama.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini