NEW YORK - Misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di seluruh dunia sedang mempersiapkan kemungkinan penutupan pada Kamis (1/7/2021) jika Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara tidak dapat menyetujui anggaran baru senilai USD6 miliar untuk tahun ini hingga 30 Juni 2022, pejabat dan kata diplomat, Senin (28/6/2021).
Beberapa diplomat menyalahkan keterlambatan tercapainya kesepakatan itu perubahan pada prosedur negosiasi, masalah dengan logistik dan pembicaraan alot yang menghadapkan China dengan negara-negara Barat.
BACA JUGA: Penjaga Perdamaian Asal Indonesia Tewas dalam Serangan Pemberontak di RD Kongo
Catherine Pollard, kepala strategi manajemen, kebijakan dan kepatuhan PBB, mengatakan 12 misi penjaga perdamaian badan dunia itu, sebagian besar di Afrika dan Timur Tengah, telah disarankan untuk mulai menempatkan rencana darurat jika anggaran baru tidak diadopsi pada waktu.
"Pada saat yang sama, kami tetap berharap dan yakin bahwa negara-negara anggota akan menyelesaikan negosiasi mereka," kata Pollard kepada wartawan sebagaimana dilansir Reuters.
Dia mengatakan bahwa jika tenggat waktu 30 Juni terlewati maka Sekretaris Jenderal Antonio Guterres hanya dapat mengeluarkan uang untuk melindungi aset-aset PBB dan memastikan perlindungan staf dan penjaga perdamaian.
BACA JUGA: China Janjikan 300 Ribu Dosis Vaksin Covid-19 untuk Pasukan Perdamaian PBB
Kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan misi akan sangat terbatas dan tidak dapat melakukan tindakan seperti melindungi warga sipil, membantu mengatasi COVID-19 dan mendukung upaya dan mediasi politik.
Amerika Serikat (AS) adalah kontributor terbesar yang dinilai untuk anggaran pemeliharaan perdamaian, bertanggung jawab sekira 28 persen dari total dana, diikuti oleh China dengan 15,2 persen, dan Jepang dengan 8,5 persen.
(Rahman Asmardika)