Masih Banyak Masyarakat yang Tak Punya NIK, Dirjen Dukcapil: Segera Melapor Kami Jemput Bola
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrulloh, mengakui masih banyak warga tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Oleh karena itu, ia meminta masyarakat lapor, Kemendagri akan jemput bola.
"Kami mohon kepada seluruh masyarakat bantu kami, kalau ada menemukan komunitas yang mengaku belum mempunyai NIK hubungi kami, kami akan jemput bola. Kalau ada penduduk masuk dalam kategori miskin kronis belum punya NIK, kami siap jemput bola," ucap Zudan dalam pemaparan virtual di Youtube KPK RI, Kamis (19/8/2021).
"Kami bisa memberikan treatment melakukan pendataan seperti yang terakhir kita lakukan bersama Ibu Mensos di komunitas adat terpencil di Provinsi Jambi Suku Anak Dalam," imbuhnya.
Baca Juga: Orangtua Tak Punya NIK Hambat Pendataan Yatim-Piatu Korban Covid-19
Zudan mengatakan bahwa saat ini data kependudukan yang dimiliki Dukcapil sebanyak ratusan juta yang nantinya terkoneksi dengan NIK.
"Saat ini data kependudukan kita ada 272 juta tugas utama Dukcapil itu mencatat siapa namanya, tempat tanggal lahirnya dengan 31 elemen data dan kemudian data penduduk itu di transformasi menjadi NIK. 31 elemen data itu passwordnya kalo dalam sistem kependudukan kita adalah NIK. Nah 272 juta penduduk kita ini yang sudah terdata di database semuanya memiliki NIK," terangnya.
Kemudian, Zudan mengatakan bahwa semua penduduk di Indonesia belum memiliki NIK. Terutama bayi yang baru lahir belum terdaftar di Dukcapil.
"Pasti belum, kok bisa? Karena ada bayi baru lahir belum didaftarkan. Kemudian ada yang di daerah terluar, komunitas adat terpencil tetapi ada juga yang mengaku belum punya NIK. Ada yang lupa NIKnya jadi lebih dari enam tahun ini saya melakukan pendataan penduduk di lapas dan di rutan banyak yang belum mempunyai NIK. Nah, ketika kita cocokan sidik jarinya diatas alat pembaca KTP el sudah keluar datanya," tuturnya.
Selain itu, Zudan menjelaskan bahwa 272 juta data kependudukan saat ini sudah dapat digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga untuk verifikasi.
"Dalam proses ini 272 juta penduduk kita sekarang sudah banyak digunakan oleh berbagai lembaga untuk verifikasi sehingga kita mulai menuju era integrasi data berbasis NIK mulai dari BPJS, Paspor, TNKB, NPWP, SIM, Buku Nikah, Bansos dari Kementerian dan Lembaga mulai di integrasikan dengan NIK," ucapnya.
Lebih lanjut, Zudan juga menyebut bahwa Dukcapil baru menyambungkan data NIK terhadap program vaksinasi di aplikasi peduli lindung dan pcare.
"Kita baru menyambung pada program vaksinasi di peduli lindungi sudah nyambung sudah ratusan ribu mulai terkoneksi dan dari pcare untuk proses vaksinasi yang ada di berbagai lokasi itu mulai nyambung sedang proses untuk mulai terkoneksi dengan baik belum sempurna terus kita rapihkan. Nah didalam proses ini data kependudukan bisa diakses oleh berbagai lembaga untuk pintu verifikasi dengan berbagai cara misalnya akses dengan NIK atau dengan foto wajah atau dengan card reader alat baca KTP-EL," pungkasnya.
Turut hadir secara virtual dalam acara 'Webinar Jaga: Bansos Dipotong Kemana Harus Minta Tolong?' antara lain Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.
(Sazili Mustofa)
