Heboh Poligami Janda, Komnas Perempuan: Seolah-olah Didukung Ibu-ibu PKS
JAKARTA - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyesalkan keputusan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang menganjurkan untuk berpoligami sebagaimana dicanangkan oleh Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Partai Keadilan Sosial (PKS), Surahman Hidayat, yang belakangan ini telah dicabut.
(Baca juga: Komunitas #SaveJanda: PKS Rendahkan Perempuan Berstatus Janda!)
Komnas Perempuan meminta PKS untuk menjelaskan mekanisme langkah kedepan agar kejadian tersebut tak terulang.
“Belajar dari peristiwa ini, PKS perlu menjelaskan langkah dan mekanisme apa yg akan dikembangkan oleh partai agar kebijakan dan program yang diskriminatif ini tidak lagi terulang di masa mendatang,” ujar Ketua Komnas Perempuan Andy Yetriani ketika dihubungi, Jumat (1/10/2021).
(Baca juga: Kenapa Istilah Janda Kerap Berikan Stigma Negatif?)
“Juga meneguhkan kepemimpinan perempuan, tidak sekadar alat justifikasi dari kepentingan sepihak,” tambahnya.
Dia menilai, PKS menggunakan dampak pandemi sebagai alasan menjustifikasi poligami. Bahkan, tambahnya, itu tidak menunjukan sikap sensitif terhadap pandemi dan cara pandang diskriminatif terhadap perempuan.
“Apalagi sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Syariahnya, seolah-olah program ini juga sudah didukung oleh kajian ibu-ibu di dalam partainya,” jelasnya.
Padahal, kata dia, banyak cara untuk membantu keluarga terdampak pandemi tanpa perlu menjustifikasi penyantunan anak yatim dengan menikahi ibu anak tersebut. “(misalnya) Memastikan akses pendidikan bagi anak, pemberdayaan ekonomi bagi si Ibu bisa jadi pendekatan yg efektif.” pungkasnya.
