Percepat Pemulihan Ekonomi, Wapres Minta Kemenkumham Reformasi Regulasi
JAKARTA — Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ingin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) lebih proaktif melakukan reformasi di bidang legislasi dan regulasi yang diperlukan bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Hal tersebut dikatakan Wapres dalam seminar nasional yang digelar Kemenkumham secara virtual, Selasa (12/10/2021).
"Saya yakin saudara-saudara sekalian yang sehari-hari menangani persoalan hukum dan perundang-undangan sangat mafhum dengan apa saja yang telah dan terus dilakukan pemerintah dari sisi legislasi dan regulasi dalam rangka menanggulangi pandemi yang telah berlangsung selama hampir dua tahun ini," ucapnya.
Baca Juga: Wapres: Negara Wajib Menjaga Rakyatnya dari Penularan Covid-19
Wapres mengamati dengan seksama berbagai perkembangan di bidang legislasi dan regulasi selama masa pandemi ini, dan melihat sepertinya masih ada sesuatu yang "missing" dan perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam berbagai legislasi dan regulasi di Indonesia, yaitu pasal atau klausul tentang "kedaruratan".
Aturan kedaruratan, kata Wapres, sebenarnya bukan sesuatu yang baru di bidang hukum, termasuk hukum tata negara. Sesuai pengalaman empiris, aturan kedaruratan akan memberikan jalan legal yang sangat dibutuhkan, misalnya apabila timbul situasi krisis akibat pandemi seperti yang dialami saat ini.
Atau, apabila terjadi suatu bencana alam dalam skala besar, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah penanggulangan secara cepat, dan mencegah terjadinya keterlambatan bertindak yang berpotensi menimbulkan korban jiwa manusia atau kerugian negara lebih besar.
Sementara itu, Wapres mengungkapkan, dalam hukum Islam dikenal apa yang disebut rukhsah. Konsep rukhsah yang berarti keringanan, merujuk pada keringanan-keringanan yang diberikan Allah SWT kepada umatnya dalam menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan karena alasan-alasan tertentu, seperti misalnya adanya wabah penyakit, hujan lebat atau banjir, atau kondisi kesehatan seseorang.
"Rukhsah dimaksudkan agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah atau perintah agama dengan sebaik-baiknya tanpa merasa terbebani atau terkena sanksi ketika menghadapi suatu kendala atau situasi tertentu," jelasnya.
Baca Juga: Tangani Kemiskinan Ekstrem di Jateng, Wapres Perintahkan Perbaikan Data
