Mundur Setelah Beberapa Jam Menjabat, Magdalena Andersson kembali Dipilih Jadi PM Swedia

Rahman Asmardika, Okezone · Selasa 30 November 2021 16:54 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 30 18 2509762 mundur-setelah-beberapa-jam-menjabat-magdalena-andersson-kembali-dipilih-jadi-pm-swedia-r01XsyUhfb.jpg Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson. (Foto: Reuters)

STOCKHOLM - Parlemen Swedia kembali memilih Magdalena Andersson sebagai perdana menteri (PM) setelah pekan lalu dia mengundurkan diri dari jabatan itu.

Pekan lalu Andersson menjadi perempuan kepala pemerintahan pertama di Swedia. Namun, dia mengundurkan diri setelah hanya sekira tujuh jam menjabat. Mantan menteri keuangan Swedia itu mundur setelah gagal mengadopsi anggaran baru karena tidak mendapatkan cukup dukungan di pemerintahan.

BACA JUGA: Perdana Menteri Perempuan Pertama Swedia Mengundurkan Diri Beberapa Jam Setelah Terpilih

Pada Senin (29/11/2021), Andersson kembali memimpin pemerintahan minoritas kecil, yang hanya dibentuk oleh Partai Sosial Demokrat Swedia, yang dia pimpin sejak awal November. Partai ini hanya memiliki 100 kursi, kurang dari sepertiga dari total 349 kursi di parlemen.

Pencalonan Andersson didukung oleh 101 legislator dan ditolak oleh 173 legislator, namun dia tetap terpilih sebagai PM karena aturan di Swedia. Di bawah hukum Swedia, pimpinan parlemen dapat mencalonkan seseorang untuk PM hingga empat kali sebelum pemilihan umum cepat diadakan, dan jika kandidat yang sama diusulkan untuk kedua kalinya, mayoritas mutlak dari 175 suara diperlukan untuk menolaknya, aturan inilah yang membuat Andersson kembali terpilih.

BACA JUGA: Kantor Pajak Swedia Larang Orangtua Namai Anak Mereka 'Vladimir Putin'

Swedia adalah negara Nordik terakhir yang memilih kepala pemerintahan perempuan. Sejak 2014, negara ini telah merotasi tiga kabinet berbeda yang dipimpin oleh pendahulu Andersson, Stefan Löfven. Yang terbaru dilantik pada Juli dan otomatis diberhentikan ketika ketuanya mengundurkan diri pada awal November. Pemilihan umum baru dijadwalkan pada September 2022 dan diperkirakan akan menentukan arah Swedia dalam isu-isu kontroversial seperti imigrasi.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini