Dia menjelaskan, dalam proses rekrutmen politik di Indonesia dilakukan secara tertutup elitis dan tidak akuntabel. Proses itulah yang nantinya dapat membuat jarak bagi anggota dan pemilih.
"Hal ini akhirnya membuat rekrutmen politik citranya sangat jauh dari politik gagasan, tetapi politik elitis, politik yang dekat dengan siapa yang berkuasa di partai," jelasnya.
Menurut Titi, hal itu nantinya berimplikasi pada sebuah tendensi terjadinya praktik politik transaksional. Sebab, banyak terdengar kabar burung bahwa untuk melanggeng ke dunia politik membutuhkan mahar.
"Kita mendengar untuk mendapat nomor 1 harus sekian ratus juta bahkan miliar. Nah hal-hal ini justru membuat kredibilitas rekrutmen politik yang demokratis tadi akhirnya menjadi tidak tercipta," katanya.
Oleh karenanya, sambung Titi, rekrutmen politik harus kembali pada esensi dasar sebagai sebuah proses yang merefleksikan kaderisasi secara demokratis serta tidak menutup ruang partisipasi politik.
"Dia harus didesain terukur dan mampu dinilai akuntabilitasnya secara terbuka oleh publik. Tidak lagi kemudian ukuran-ukura rekrutmen berbasis kaderisasi secara demokratis itu menjadi ukuran yang tidak punya standar penilaian yang terbuka," katanya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.