Periskop 2022: Pendekatan Cinta Ala Jenderal Dudung untuk Perdamaian di Bumi Cendrawasih
KEPALA Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, berpesan kepada semua prajurit untuk mencintai rakyat Papua seperti mencintai diri sendiri.
Hal tersebut mencerminkan strategi humanistik yang coba diangkat Jenderal Dudung untuk mengatasi separatisme di Papua.
Dudung berpesan kepada prajurit yang bertugas di Papua agar selalu hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Menurut dia, jangan sekali-sekali segan untuk turun membantu mengatasi masalah yang timbul.
"Cintai masyarakat Papua seperti layaknya kita mencintai diri sendiri dengan segala macam keterbatasan, TNI harus hadir seperti yang tertuang dalam salah satu perintah harian Kasad, apapun yang menjadi kebutuhan rakyat kita harus tahu," katanya saat mengunjungi Manokwari, Papua beberapa waktu lalu.
Jenderal Dudung berpesan, agar Satgas TNI AD yang bertugas di Papua jangan menganggap Kelompok Separatis Teroris (KST) sebagai musuh. Namun, menganggap mereka sebagai rakyat yang perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus, serta diberi pemahaman tentang NKRI.
"Ajak mereka untuk bersama-sama bergabung membangun Papua, karena mereka adalah saudara se-Tanah Air," katanya.
Dia menegaskan, tolok ukur keberhasilan tugas seorang prajurit TNI AD di Papua, mana kala mereka disayangi, dicintai, dibanggakan dan dikagumi oleh masyarakat Papua.
Untuk Damai di Bumi Cendrawasih
Problematika di Papua sudah cukup lama terjadi. Pemerintah meyakini bahwa cikal bakal pemberontakan di Papua berawal dari kurang sejahteranya masyarakat di sana.
Oleh karenanya, pendekatan humanistik menjadi perlu ditanamkan oleh semua pihak, termasuk TNI.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pemerintah kini terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan.
Hal tersebut sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
"Pendekatan yang akan dipergunakan itu, adalah pendekatan kesejahteraan, di mana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres," jelas Mahfud saat berdialog dengan Jenderal Dudung beberapa waktu lalu.
Ditambahkan Mahfud, selain melakukan pendekatan kesejahteraan, pemerintah terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua. Menurut dia, Papua adalah bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lain.
"Kita akan terus meneruskan melakukan dialog, karena selama ini juga seperti masyarakat tahu kita terus lakukan berdialog. Saya mengundang mereka ke sini, berdialog dengan kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, pimpinan organisasi kepemudaan, kita akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua," katanya.
Eks Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini menambahkan, aparat telah mengidentifikasi wilayah yang belum kondusif di Papua. Di mana, sambung dia masih ditemukan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.
"Kita sudah mapping daerah yang agak panas. Yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu itu saja, jangan terlalu banyak buang energi kesitu, oleh sebab itu kita membina papua sebagai saudara kita. Papua itu saudara kita, bukan KKB. Papua itu saudara kita sama dengan Jawa, Sumatera, Bugis, Aceh," ujarnya.
Apa Permasalahan Papua Sebenarnya? Apa itu OPM?
Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah istilah umum bagi gerakan prokemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak 1963.
Perlawanan secara bersenjata pertama kali diluncurkan di Manokwari pada 26 Juli 1965.
Dalam perkembangannya, laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement yang diterbitkan 24 Agustus 2015 menyebut organisasi ini 'terdiri dari faksi yang saling bersaing'.
Faksi ini terdiri dari tiga elemen: kelompok bersenjata, masing-masing memiliki kontrol teritori yang berbeda: Timika, dataran tinggi dan pantai utara; kelompok yang melakukan demonstrasi dan protes; dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri -seperti di Pasifik, Eropa dan AS- yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua dan membangkitkan dukungan internasional untuk kemerdekaan.
Sebagian besar OPM bersenjata bermarkas di Papua, tetapi beberapa orang berlindung di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini. Namun, tidak ada komando tunggal dalam organisasi bersenjata ini.
Laporan IPAC menyebut, setidaknya terdapat tiga komando sayap militer OPM. Goliath Tabuni, yang berbasis di Tingginambut, kabupaten Puncak Jaya, dipandang yang paling kuat dengan cakupan teritorial yang paling luas, meliputi Puncak, Paniai dan Mimika.
Militansi kelompok ini diamini oleh peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth yang menyebut organisasi sayap militer OPM ini merupakan 'kelompok yang paling agresif'.
"Kalau dalam struktur (organisasi) tidak ada hierarki, menurut saya, jadi itu ada beberapa kelompok. Tapi kalau melihat pola yang dilakukan kelompok Egianus Kogoya ini memang ini kelompok yang paling agresif," jelas Adriana.
"Yang mereka sasar itu memang TNI," imbuhnya.
Adriana Elizabeth juga menjelaskan, gerakan prokemerdekaan Papua merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia yang dianggap represif.
"Kekerasan yang terjadi sudah pasti adalah ekses, tapi target sasarannya memang TNI. Yang di bayangan mereka selama ini, kehadiran negara dalam sosok TNI itu penuh dengan repressiveness. Itu sebuah akumulasi ingatan, pengalaman. Akar persoalannya di situ," kata dia.
Dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 disebut akar masalah Papua meliputi: peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas,
Selain itu, siklus kekerasan politik belum tertangani, bahkan meluas dan pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai.
"Pembangunan konektivitas infrastruktur menjadi pintu masuk untuk penyelesaian masalah sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Saya memahami itu sebagai pemenuhan HAM untuk aspek sosial, budaya dan juga ekonomi," ujar Adriana.
(Khafid Mardiyansyah)
