JAKARTA - Ditekennya kerjasama dengan Portugis membuat Kerajaan Pajajaran terpaksa kehilangan sejumlah kekayaan alamnya. Tak kurang 1.000 lada memang harus diserahkan oleh Pajajaran ke Portugis.
Penandatanganan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan Sunda untuk pembangunan benteng untuk memperkokoh pertahanan. Hal ini terjadi karena pasca pemerintahan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, pertahanan dan keamanan Pajajaran begitu lemah.
Sebelum perjanjian diambil dengan Portugis, Pajajaran di bawah pimpinan Surawisesa selama 14 tahun telah melakukan pertempuran sebanyak 15 kali. Dikisahkan pada naskah Nagara Kretabhumi dan sumber Portugis mengisahkan bahwa Raja Surawisesa pernah mendapat mandat dari ayahnya untuk menghubungi Alfonso d'Albuquerque seorang laksamana Bunker di Malaka. Ia pun sebisa mungkin menjalankan amanah tersebut dengan pergi dua kali ke Malaka.
Baca juga: 3 Serangan Kesultanan Banten yang Luluh Lantahkan Kerajaan Pajajaran
Dari beberapa interaksi dengan Portugis disepakati bahwa kedua belah pihak melakukan kerjasama di bidang perdagangan dan keamanan. Pada perjanjian itu disepakati bahwa Pajajaran memberi kesempatan bagi Portugis untuk mendirikan benteng di Banten dan Kalapa, yang menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran.
Oleh sebab itu, setiap kapal yang dikemudikan Portugis mendarat di Malaka akan diberi muatan lada, yang kemudian ditukar dengan barang-barang keperluan pihak Sunda. Saat benteng pertahanan mulai dibangun, dengan sukarela pihak Sunda menyerahkan 1.000 karung lada setiap tahunnya untuk ditukarkan dengan muatan sebanyak dua costumodos, yang ukurannya kurang lebih mencapai 351 kwintal.
Baca juga: Runtuhnya Kerajaan Pajajaran Usai Prabu Siliwangi Turun Jabatan
Tetapi perjanjian antara Portugis dengan Pajajaran di bawah kekuasaan Surawisesa mendatangkan kecemasan di Kerajaan Demak, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kecemasan itu mengacu pada Selat Malaka sebagai pintu masuknya perairan Nusantara sebelah utara.
Ketika Sunda dan Malaka sudah dikuasai Portugis, secara otomatis akan melumpuhkan sektor maritim kerajaan di Nusantara. Terlebih Selat Malaka sebagai urat nadi kehidupan ekonomi Kerajaan Demak akan terputus.