Ajaran yang sama, imbuh Pram, tetap ditekankan oleh Megawati sampai saat ini ketika PDI Perjuangan masuk ke dalam roda pemerintahan. Jika ada kebijakan yang tidak benar, maka par akader tetap dipersilahkan memberikan kritik alternatif.
"Kita menjadi bagian pemerintah tentunya kita selain memberi dukungan ke pemerintah, kalau ada kemudian kebijakan yang dianggap tidak benar harus dapat memberikan kritik dan alternatif secara konstitusi," jelasnya.
(Fahmi Firdaus )