Komnas Perempuan Ingin Calon Anggota KPU dan Bawaslu Bebas dari Kasus Kekerasan Seksual
JAKARTA - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta DPR RI menyoroti isu kekerasan seksual hingga poligami saat uji kelaikan calon anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027. Komnas HAM menegaskan bahwa calon anggota KPU dan Bawaslu harus bebas dari masalah kekerasan seksual hingga poligami.
"Kalau ini kan kekerasan seksual dan poligami dua hal sama-sama kekerasan terhadap perempuan ya, poligami konteksnya kekerasan dalam rumah tangga," kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi melalui keterangan resminya, Rabu (16/2/2022).
Ditegaskan Aminah, poligami dalam pandangan atau persepsi Komnas Perempuan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap para puan. Ia menekankan bahwa sikap dan pendirian itu tidak bisa ditawar karena menempatkan laki-laki sebagai superioritas.
Aminah membeberkan sejumlah kasus yang pernah diterima Komnas Perempuan berkaitan dengan poligami. Di mana, kata Aminah, poligami menjadi pintu masuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun menjadi pendorong perceraian.
"Dalam posisi ini poligami adalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga harus klir pejabat yang dipilih itu harus tidak poligami," ujarnya.
Lebih lanjut, Aminah mengatakan calon anggota KPU dan Bawaslu juga tak boleh memiliki masalah kekerasan seksual. Menurutnya, Komisi II DPR bisa mendalami isu tersebut dalam fit and proper test kepada calon anggota KPU dan Bawaslu.
"Penting untuk memastikan bahwa nanti anggota KPU dan anggota Bawaslu memiliki track record yang baik, di dalam isu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan," katanya.
Aminah menyebut masyarakat juga perlu mengetahui sejauh mana perspektif dan pengetahuan para calon dalam memandang posisi perempuan di dalam politik. Kata dia, jika perspektif gendernya itu belum selesai, maka keberpihakan kepada kelompok-kelompok rentan itu juga akan berpengaruh.
